KPK Sita Kebun Kelapa Sawit Seluas 530,8 Hektar Terkait Kasus Nurhadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kebun kelapa sawit seluas 530,8 hektar di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Kamis (13/8/2020).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyitaan lahan kebun kelapa sawit tersebut terkait kasus dugaan suap dan gratifikiasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung yang melibatakan eks Sekretaris MA, Nurhadi.

"Penyidik KPK melakukan penyitaan aset yang di duga terkait dengan tersangka NHD (Nurhadi) berupa lahan kebun sawit dan dokumen pendukungnya yang terletak di beberapa kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Sumut," kata Ali, Kamis.

Baca juga: Kasus Nurhadi, KPK Sita Lahan Kebun Kelapa Sawit di Padang Lawas Sumatera Utara

Ali mengatakan, kepemilikan lahan kebun kelapa sawit itu diatasnamakan sejumlah pihak, antara lain anak dan menantu Nurhadi.

KPK memasang sejumlah papan tanda penyitaan oleh KPK untuk mengingatkan agar tak ada yang memasuki areal lahan untuk mengambil hasil sawit.

"Sekalipun saat ini dalam penyitaan penyidik KPK, operasional perkebunan yang melibatkan masyarakat setempat masih tetap berjalan normal seperti biasa," kata Ali.

Penyitaan itu disaksikan oleh notaris, perangkat desa setempat, serta pihak-pihak yang menguasai dan mengetahui informasi terkais aset tersebut untuk memastikan legalitas dan lokasi kebun sawit yang disita.

KPK juga telah menyita aset-aset milik Nurhadi berupa tanah dan bangunan vila di kawasan Gadog, Bogor, serta motor besar dan mobil mewah yang tersimpan di vila tersebut, Jumat (7/8/2020) lalu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra, Soenjoto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Baca juga: KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

Nurhadi dan Rezky ditangkap KPK Senin (1/6/2020) lalu usai buron, sedangkan Hiendra masih diburu KPK.

Dalam kasus ini, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap beserta gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni, perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.