Kompas.com - 13/08/2020, 14:29 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengaku akan akan tetap mengkritik pemerintah meskipun dianugerahi bintang tanda jasa oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau ada kebijakan yang keliru kan perlu kita koreksi. Kalau misalnya keliru masa kita tidak memberitahu," kata Fadli Zon kepada Kompas.com, Kamis (13/8/2020).

Fadli mengatakan, sudah menjadi tugas konstitusional DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

 

Ketika ada kebijakan yang keliru, ia sebagai anggota DPR harus melontarkan kritik dan saran.
"Saya kira itu bagian dari hakekat demokrasi kita," kata dia.

Baca juga: Soal Bintang Tanda Jasa Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Jokowi: Sesuai Pertimbangan Dewan

Fadli juga mengatakan, Presiden Jokowi tidak keberatan terhadap kritik yang kerap dilontarkannya sejak menjabat Wakil Ketua DPR RI 2014-2019.

Sikap itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi ke Fahri setelah acara penganugerahan bintang tanda jasa di Istana siang tadi.

"Presiden menyampaikan perbedaan pendapat hal yang biasa, dan berlawanan politik sesuatu hal yang wajar dalam demokrasi. Saya kira kita punya pandangan yang sama," kata Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menegaskan, posisi partainya yang kini sudah bergabung ke pemerintah tidak lantas membuat dirinya berhenti melontarkan kritik.

Fadli menyebut, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak masalah jika ada kadernya yang memberi kritik membangun ke pemerintah.

"Saya baru banget ketemu Pak Prabowo, lapor kita kan. Enggak ada masalah, selama memberi masukan apa yang saya kira benar, tepat, saya kira enggak ada masalah," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Nasional
Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Nasional
Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Nasional
Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Nasional
3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

Nasional
Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Nasional
Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Nasional
Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.