KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyampaikan, KPK akan memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi atau pencucian uang yang dilakukan korporasi.

Nawawi mengatakan, penanganan tindak pidana bagi korporasi bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian uang hasil tindak pidana ke kas negara.

"Ke depan KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang dengan pelaku korporasi. Hal ini tentu dimaksudkan untuk memaksimalkan asset recovery atau pengembalian uang hasil korupsi kepada negara," kata Nawawi dalam sebuah webinar, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: KPK Berencana Ubah Strategi Penanganan Dugaan Korupsi Korporasi

Nawawi menuturkan, hingga 2019, KPK telah menetapkan enam korporasi sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.

Dari enam korporasi itu, PT Duta Graha Indah atau PT Nusa Konstruksi Enjineering telah diputus bersalah dalam kasus korporasi proyek pemerintah sedangkan PT Putra Ramadhan dinyatakan bersalah dalam kasus pencucian uang.

Nawawi melanjutkan, KPK juga akan terus meningkatkan kerja sama antarnegara untuk menangani kasus korupsi lintas negara.

Ia mencontohkan, KPK yang harus bekerja sama dengan FBI dan lembaga lain di Amerika Serikat untuk menelusuri bukti-bukti dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik.

Baca juga: Cegah Korupsi Korporasi, 6 Kementerian Tandatangani MoU Beneficial Ownership

"KPK memang harus bekerja sama dengan dua lembaga di Amerika tersebut karena banyak bukti yang harus didapatkan oleh KPK dengan mengumpulkannya di Amerika," ujar Nawawi.

Ia menambahkan, kerja sama lintas negara tersebut juga sudah membuahkan hasil saat KPK menangani kasus suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat pada PT Garuda Indonesia.