Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Berencana Ubah Strategi Penanganan Dugaan Korupsi Korporasi

Kompas.com - 14/03/2019, 19:48 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, pihaknya berencana mengubah strategi penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pihak korporasi.

"Selama ini pidana korporasi di ujung penyidikan. Ke depan kita akan menggunakan strategi tidak di ujung penyidikan. Biasanya kita selalu dari awal kemudian setelah inkrah kemudian kita masuk di pidana korporasinya," ungkap Saut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Sekarang, kata dia, KPK ingin mencoba melakukan penyelidikan yang langsung ditujukan untuk menjerat korporasi yang terindikasi korupsi.

"Sekarang ingin kita di penyelidikan akan upayakan dibutuhkan penyelidik-penyelidik yang kuat. Jadi penyelidikan, kita udah mulai melihat, sehingga bisa lebih cepat. Jadi dari awal kita sudah menghitung, sudah mulai lihat, kita mau pakai strategi itu nanti," paparnya.

Baca juga: Cegah Korupsi Korporasi, KPK Luncurkan Buku Panduan Pencegahan

Ia berharap strategi ini memperkuat komitmen KPK dalam penanganan kasus korupsi korporasi. Di sisi lain, KPK juga mendukung perekonomian nasional terhindar dari korupsi.

"Sehingga lebih membawa dampak terhadap perbaikan ekonomi kita secara keseluruhan dari perilaku korup," katanya.

Di sisi lain, Saut mengingatkan seluruh korporasi baik swasta atau BUMN untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik.

Kompas TV Anggota KomisiIII DPR Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, mendapatkan informasi pemanggilan salah satu cawapres ke KPK. <br /> <br /> Taufiqulhadi menyebut informasi pemanggilan didapat melalui mantan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja.<br /> <br /> Menurut Taufiqulhadi nantinya salah satu dari dua cawapres akan menjadi saksi dalam kasus korupsi korporasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com