Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Standar WHO, Satgas: Ini Alarm

Kompas.com - 29/07/2020, 16:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, DKI Jakarta harus memperbaiki kepatuhan warganya terhadap protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

Sebab, dalam dua pekan terakhir, positivity rate DKI Jakarta melebihi standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Positivity rate merupakan rasio jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 berbanding total pemeriksaan.

"Di dua pekan terakhir ternyata angkanya sudah mulai di atas 5 persen. Ini sudah mulai alarming. Harus ada yang ditingkatkan oleh masyarakat di Jakarta agar protokol kesehatan lebih dipatuhi kembali," ujar Dewi dalam talkshow yang digelar secara daring oleh Satgas Covid-19, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Pedagang Hewan Kurban dari Luat Kota Tangerang Akan Dites Covid-19

Adapun positivity rate yang ditetapkan oleh WHO adalah di bawah lima persen.

Padahal, pada pekan-pekan sebelumnya, positivity rate DKI Jakarta terus berada di bawah lima persen, antara lain 4,4 persen, 4,07 persen dan 3,07 persen

Menurut dia, kondisi ini harus menjadikan evaluasi semua pihak.

Terlebih, capaian angka ini terjadi saat masa PSBB transisi.

"Ini evaluasi. Sepertinya ada lagi yang harus kita perbaiki. Kami kembali ingatkan masyarakat agar tetap patuh menerapkan disiplin protokol kesehatan," ucap dia. 

Selain itu, Dewi mengatakan, jumlah pemeriksaan Covid-19 di DKI Jakarta telah melampaui target yang ditetapkan WHO.

Baca juga: Sebaran 2.381 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Adapun standar WHO adalah 1.000 pemeriksaan per 1 juta penduduk dalam waktu sepekan.

"Kalau di Jakarta kita ambil angka bulat, maka satu minggu dilakukan pemeriksaan 10.000. Angkanya jakarta ternyata per 4-10 Juni ini sudah 21.000 per minggu. Sudah melebih dua kali ekspektasi WHO," kata Dewi.

Kemudian, jumlah pemeriksaan itu bertambah menjadi 27.000. Lalu, dua pekan terakhir meningkat sampai dengan 40.000 pemeriksaan dalam sepekan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com