Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

11 Daerah Belum Salurkan BLT Dana Desa, Kebanyakan di Papua

Kompas.com - 17/06/2020, 21:40 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebut masih ada 11 kabupaten/kota yang hingga saat ini sama sekali belum menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, 11 daerah tersebut kebanyakan berada di Papua

"Yang masih 0 persen (penyaluran BLT Dana Desa) ada 11 kabupaten yang rata-rata di Papua," kata Abdul Halim dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Menteri Desa: Regulasi BLT Dana Desa Tahap II dalam Tahap Sinkronisasi

Halim mengatakan, ada dua kemungkinan penyebab 11 kabupaten/kota tersebut belum menerima dana desa. Pertama, mereka memang belum menyalurkan BLT dana desa.

"Kedua, sudah disalurkan cuma belum bisa laporan karena kondisi geografis," ujar Halim.

Halim berharap 11 daerah tersebut bisa segera menyalurkan BLT dana desa sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Untuk daerah lainnya, Halim merinci sebanyak 291 kabupaten/kota telah menyalurkan BLT dana desa sebesar 100 persen.

Sebanyak 81 kabupaten/kota telah menyalurkan sebesar 75-99 persen. Lalu 24 kabupaten/kota yang telah menyalurkan BLT dana desa sebesar 50-74 persen. 

"Kemudian (penyaluran BLT dana desa) yang 1-49 persen ada 27 kabupaten/kota," ujar Halim.

Secara total, Halim menyebut BLT dana desa sudah disalurkan ke 6,88 juta keluarga penerima manfaat di 65.736 desa. Jumlah tersebut sebesar 88 persen dari total 74 ribu desa yang ada di seluruh Indonesia.

Baca juga: BLT Dana Desa Tahap II Mulai Disalurkan

Halim mengatakan, 272.491 penerima manfaat BLT dana desa memiliki anggota keluarga sakit kronis dan menahun. Sementara, 1,8 juta keluarga penerima manfaat BLT dana desa dipimpin oleh wanita.

"Jadi lumayan besar perempuan kepala keluarga yang menerima BLT dana desa dengan total Rp 4,12 triliun,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com