Hingga 8 Juni, Penyaluran BLT Dana Desa Baru 83 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, tak kurang dari 61.837 desa yang telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga 8 Juni 2020.

Jumlah tersebut setara dengan 83 persen dari total 74.953 desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

"Untuk posisi penyaluran BLT Dana Desa yang sudah masuk ke rekening kas desa itu ada sekitar 70.786 desa atau sekitar 94 persen dari total seluruh wilayah desa," kata Abdul Halim saat konferensi pers daring, Selasa (9/6/2020).

Menurut dia, ada dua hal yang membuat penyaluran BLT Dana Desa belum berjalan 100 persen.

Dua hal itu yaitu dana desa belum masuk ke dalam rekening kas desa dan dana desa sudah masuk ke rekening kas desa tetapi ada hambatan dalam proses penyalurannya.

Hingga kini masih ada 4.167 desa yang belum masuk BLT Dana Desanya ke rekening kas desa. Hal itu disebabkan paling tidak oleh tujuh hal.

Pertama, status desa masih dalam pembahasan di Kemendagri.

"Seperti pemda memutuskan wilayahnya sebagai desa, sementara Kemendagri memutuskan sebagai kelurahan, dan faktor lain dalam pembahasan status desa," kata dia.

Baca juga: Penyaluran BLT Dana Desa di 6 Provinsi Ini Belum Capai 50 Persen

Kemudian, belum diunggahnya dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Sistem Keuangan Desa. Selanjutnya, pemerintahan desa yang masih kosong akibat posisi kepala desa yang masih sementara.

Faktor lainnya seperti kepala desa yang buta huruf sehingga menyulitkan penyelesaian administrasi, konflik pemerintah desa dan BPD, dan temuan permasalahan dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa tahun 2019.

Terakhir, adanya perangkat desa yang diberhentikan oleh kades baru, sehingga belum ada tenaga yang mengusulkan pencairan dana desa.

Adapun untuk dana desa yang sudah masuk ke rekening kas desa, namun terhambat penyaluran BLT dana desanya disebabkan oleh sejumlah faktor.

Faktor itu antara lain tidak ada kepala keluarga miskin dan sudah terpenuhi oleh program jaminan sosial yang lain, dana desa tahap pertama sudah terpakai, hingga kondisi geografis yang sulit untuk mencapai KPPN dan bank.

"Belum lagi data hasil sinkronisasi dari kabupaten/kota belum dikeluarkan," kata dia.