Kompas.com - 10/06/2020, 08:27 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, regulasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap kedua saat ini tengah dalam tahap sinkronisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Ditargetkan, penyaluran BLT Dana Desa tahap dua dapat dimulai pada Juli 2020.

"Pertengahan Juni hampir pasti keluar, dan itu berlaku sejak Juli bagi desa yang menyalurkan BLT Desa-nya pada April," kata Abdul Halim saat konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).

Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 600.000 per kepala keluarga untuk membantu perekonomian warga yang kini tengah terdampak pandemi Covid-19. Bantuan tahap pertama itu berlaku untuk tiga bulan.

Baca juga: Hingga 8 Juni, Penyaluran BLT Dana Desa Baru 83 Persen

Secara rinci, Abdul Halim menjelaskan, jika bantuan tahap pertama tersalurkan pada April, maka bantuan itu akan berlaku bagi tiga bulan berikutnya yaitu Mei-Juni.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Demikian halnya untuk bantuan yang tersalurkan pada Mei, berlaku untuk bulan Juni-Juli dan untuk Juni, berlaku hingga Agustus.

"Kemudian disusul tiga bulan yang kedua yang Rp 300.000. Sehingga, rentang bantuan lansung tunai desa ini selama enam bulan ke depan," ungkapnya.

Sejauh ini, BLT Dana Desa tahap pertama telah tersalurkan ke 61.837 wilayah atau sekitar 83 persen dari total 74.953 wilayah desa.

Adapun realisasi penyaluran BLT Dana Desa yang tersalurkan sebesar Rp 3,95 triliun.

Penyaluran tersebut diperuntukkan bagi 6.591.206 keluarga miskin, yang terdiri atas 1.346.401 keluarga yang kehilangan mata pencaharian, dan 264.157 keluarga yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun.

Baca juga: Mendes Abdul Halim Klaim Desa Lebih Efektif Cegah Covid-19

Serta, bagi 4.980.648 keluarga miskin yang sebelumnya masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tapi tidak mendapat bantuan serta belum terdata.

Abdul Halim tak menampik bila dalam penyaluran BLT ini masih ada sejumlah hambatan.

Salah satunya yaitu adanya keinginan kepala desa untuk menyelesaikan terlebih dahulu penyaluran program jaring pengaman sosial lainnya dari pemerintah pusat yang kini telah digelontorkan agar tidak terjadi penumpukkan.

"Semangatnya sih bagus, cuma kita minta untuk dilakukan percepatan," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Sudah Capai 10 Juta Suntikan Per Minggu

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Sudah Capai 10 Juta Suntikan Per Minggu

Nasional
Gubernur DKI Anies Baswedan Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Gubernur DKI Anies Baswedan Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Nasional
Ada Penyerangan Terhadap Tenaga Kesehatan, Wapres Minta Masyarakat Papua Tetap Tenang

Ada Penyerangan Terhadap Tenaga Kesehatan, Wapres Minta Masyarakat Papua Tetap Tenang

Nasional
PPKM Level 2 di Pulau Sumatera Diperpanjang Hingga 4 Oktober, Ini Daftarnya

PPKM Level 2 di Pulau Sumatera Diperpanjang Hingga 4 Oktober, Ini Daftarnya

Nasional
Irjen Napoleon Diperiksa Polri Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Irjen Napoleon Diperiksa Polri Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Diperiksa Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Tiba di Gedung KPK

Diperiksa Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Tiba di Gedung KPK

Nasional
KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

Nasional
Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Nasional
Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

Nasional
Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Nasional
Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Nasional
Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.