Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/06/2020, 19:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pesantren dinilai akan kehilangan ciri khasnya apabila metode pembelajarannya dilaksanakan secara daring atau online, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Imam Syafei dalam Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara daring, Kamis (11/6/2020).

Ia mengatakan, aktivitas pesantren tidak mungkin selamanya berhenti karena ada santri yang haknya harus dipenuhi walau di tengah pandemi.

Baca juga: Wapres: Pesantren di Zona Kuning dan Hijau Bisa Mulai Dibuka

Walaupun, saat ini di beberapa pesantren ada yang sudah melakukan pembelajaran secara online.

"Pesantren tidak hanya belajar kognitif dan pengetahuan saja, sebenarnya di pesantren itu yang lebih banyak adalah belajar bagaimana keteladanan, contoh-contoh baik, praktik ibadah dan sebagainya, makanya kalau terus belajar di rumah akan kehilangan khas pesantren," ujar Imam.

Di sisi lain, kata dia, di pesantren juga ada potensi penularan Covid-19 yang mungkin terjadi dengan berkumpulnya banyak orang.

Baca juga: Pesantren di Zona Hijau yang Akan Mulai Belajar Mengajar Harus Penuhi Hal Ini...

Apalagi jika kondisi pesantren tersebut belum memungkinkan dari sisi fasilitas dan lainnya untuk menerapkan protokol kesehatan.

Sebab, pesantren yang sudah bisa memulai aktvitas belajar-mengajarnya adalah pesantren yang berada di zona hijau dengan protokol kesehatan.

"Makanya jadi pemikiran kita semua. Secara internal kami selalu mohon kepada pesantren untuk berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan gugus tugas setempat," kata dia.

Ia pun berharap operasional pesantren kembali berjalan dengan tetap memperhatikan keamanan dan protokol kesehatan.

Dengan demikian, kekhasan dari pesantren itu sendiri bisa dipertahankan.

"Kalau hanya online saja, saya kira banyak kehilangan kekhasan," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta Pemetaan Pesantren yang Akan Dibantu Pemerintah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com