Kompas.com - 11/06/2020, 07:49 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajarannya untuk memetakan pesantren yang akan dibantu pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberi arahan dalam rapat internal bersama sejumlah menteri membahas kebencanaan dan kebutuhan anggaran di pesantren dalam rangka tatanan normal baru, Rabu (10/6/2020).

Pemetaan tersebut perlu dilakukan untuk melihat kebutuhan dan kemampuan dana yang dimiliki.

"Kita harus bisa juga memetakan jumlahnya berapa keperluan anggaran berapa dan bagaimana pembebanan-pembebanannya," ujar Ma'ruf dalam rapat yang digelar secara telekonferensi itu.

Baca juga: Menko PMK: Pondok Pesantren Harus Jadi Percontohan Penerapan New Normal

Sebab, menurut Ma'ruf, bisa saja ada pesantren yang tidak terlalu membutuhkan karena sudah aman dari Covid-19.

Dalam arti, pesantren atau lembaga berasrama tersebut tidak menerima santri atau siswa dari luar.

"Tentu harus sesuai kemampuan dana kita tapi juga bagaimana bisa mendukung pelaksanaan pendidikan di masa pandemi supaya pesantren bisa berjalan dan memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah," kata Ma'ruf.

Apalagi, kata dia, saat ini sudah banyak pesantren yang berkeinginan memulai pendidikannya.

Mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung, maka perlu ada perencanaan yang matang dan persiapan anggaran untuk mendukung rencana tersebut.

Baca juga: Muhadjir: Pesantren dan Pendidikan Agama Wajib Dapat Perhatian di New Normal

Menurut Ma'ruf, justru pendidikan di pesantren atau yang berasrama lainnya lebih aman dari Covid-19 dibandingkan pendidikan yang nonasrama.

"Karena yang nonasrama itu, anak bolak-balik ke rumah, risikonya. Tapi kalau yang di asrama itu kan dia dikarantina, lebih aman. Sepanjang kita bisa menyiapkan pencegahannya sejak awal," tutur dia.

Antara lain agar dilakukan tes spesimen secara masif, penyiapan sanitasi, air bersih, pengaturan physical distancing, cuci tangan, dan mencegah supaya tidak bisa keluar masuk dan yang dari luar tidak masuk ke dalam.

"Sebenarnya kalau itu sudah bisa kita siapkan, sebenarnya lebih aman," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Nasional
Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X