Kompas.com - 11/06/2020, 07:49 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajarannya untuk memetakan pesantren yang akan dibantu pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberi arahan dalam rapat internal bersama sejumlah menteri membahas kebencanaan dan kebutuhan anggaran di pesantren dalam rangka tatanan normal baru, Rabu (10/6/2020).

Pemetaan tersebut perlu dilakukan untuk melihat kebutuhan dan kemampuan dana yang dimiliki.

"Kita harus bisa juga memetakan jumlahnya berapa keperluan anggaran berapa dan bagaimana pembebanan-pembebanannya," ujar Ma'ruf dalam rapat yang digelar secara telekonferensi itu.

Baca juga: Menko PMK: Pondok Pesantren Harus Jadi Percontohan Penerapan New Normal

Sebab, menurut Ma'ruf, bisa saja ada pesantren yang tidak terlalu membutuhkan karena sudah aman dari Covid-19.

Dalam arti, pesantren atau lembaga berasrama tersebut tidak menerima santri atau siswa dari luar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tentu harus sesuai kemampuan dana kita tapi juga bagaimana bisa mendukung pelaksanaan pendidikan di masa pandemi supaya pesantren bisa berjalan dan memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah," kata Ma'ruf.

Apalagi, kata dia, saat ini sudah banyak pesantren yang berkeinginan memulai pendidikannya.

Mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung, maka perlu ada perencanaan yang matang dan persiapan anggaran untuk mendukung rencana tersebut.

Baca juga: Muhadjir: Pesantren dan Pendidikan Agama Wajib Dapat Perhatian di New Normal

Menurut Ma'ruf, justru pendidikan di pesantren atau yang berasrama lainnya lebih aman dari Covid-19 dibandingkan pendidikan yang nonasrama.

"Karena yang nonasrama itu, anak bolak-balik ke rumah, risikonya. Tapi kalau yang di asrama itu kan dia dikarantina, lebih aman. Sepanjang kita bisa menyiapkan pencegahannya sejak awal," tutur dia.

Antara lain agar dilakukan tes spesimen secara masif, penyiapan sanitasi, air bersih, pengaturan physical distancing, cuci tangan, dan mencegah supaya tidak bisa keluar masuk dan yang dari luar tidak masuk ke dalam.

"Sebenarnya kalau itu sudah bisa kita siapkan, sebenarnya lebih aman," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Larang Anak di Bawah 12 Tahun ke Bioskop

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Larang Anak di Bawah 12 Tahun ke Bioskop

Nasional
Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Ini Daftar Daerah PPKM Level 3 di Pulau Sumatera hingga 4 Oktober

Ini Daftar Daerah PPKM Level 3 di Pulau Sumatera hingga 4 Oktober

Nasional
Perpanjangan PPKM, Anak-anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Mal, Berlaku di 4 Wilayah Ini

Perpanjangan PPKM, Anak-anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Mal, Berlaku di 4 Wilayah Ini

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Baru WFH dan WFO Perkantoran

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Baru WFH dan WFO Perkantoran

Nasional
Wapres Ingin Ada Kemitraan Antara Pengusaha Kecil dan Besar

Wapres Ingin Ada Kemitraan Antara Pengusaha Kecil dan Besar

Nasional
UPDATE: 4,19 Juta Kasus Covid-19 dan Kasus Penambahan Kasus Harian di Bawah 2.000

UPDATE: 4,19 Juta Kasus Covid-19 dan Kasus Penambahan Kasus Harian di Bawah 2.000

Nasional
Restoran-Kafe di Daerah PPKM Level 3 Boleh Dine In hingga Pukul 21.00

Restoran-Kafe di Daerah PPKM Level 3 Boleh Dine In hingga Pukul 21.00

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Nasional
Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas terhadap KKB

Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas terhadap KKB

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

Nasional
DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

Nasional
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.