Istana Sebut Pelonggaran PSBB Akan Disepakati dengan Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan, pemerintah tidak akan sepihak dalam memutuskan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ia mengatakan, pelonggaran PSBB akan didasari kesepakatan bersama dengan kepala daerah yang bersangkutan.

Untuk itu, ia mempersilakan pemerintah daerah membuat simulasi pelonggaran PSBB terlebih dahulu sebelum memutuskannya.

"Jadi pemerintah daerah akan melakukan simulasi untuk sektor strategis. Misalnya di DKI sekarang pada masa transisi sebagai sebuah prakondisi relaksasi agar masyarakat betul-betul siap nanti di masa zona hijau," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Kendalikan Covid-19, Pemerintah Diharapkan Tetap Optimalkan PSBB

Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo setiap pekan juga selalu mengevaluasi perkembangan Covid-19 di seluruh wilayah.

Hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar pemerintah mengukur penyebaran Covid-19.

Ia menambahkan, pemerintah memiliki berbagai parameter untuk menetapkan apakah suatu wilayah dapat dinyatakan zona hijau, kuning, atau merah.

Moeldoko memastikan semua dikalkulasi dengan baik berdasarkan data epidemiologis serta hasil tes yang dilakukan secara massal.

Baca juga: Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Moeldoko juga meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk di masa transisi, sehingga tatanan normal baru akan dapat diterapkan ke semua sektor dan wilayah.

Ia mengatakan, komitmen dari masyarakat dan dunia usaha harus betul-betul terjaga dengan baik agar angka kasus terinfeksi Covid-19 tidak meningkat.

"Transmisi atau penularan Covid-19 masih sangat mungkin terus terjadi. Karena itu, setiap orang harus dipastikan disiplin dan komitmen mematuhi protokol kesehatan," ujar mantan Panglima TNI itu.