Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/06/2020, 09:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pemerintah tak hanya memprioritaskan kesehatan dalam menangani Covid-19.

Ia mengatakan, pemerintah memprioritaskan semua sektor termasuk ekonomi.

Hal itu disebabkan lantaran permasalahan Covid-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga ekonomi.

“Bila kita tak memperhatikan sektor ekonomi maka masyarakat akan repot. Untuk itu, prioritas utama pemerintah adalah bagaimana menangani Covid-19 di berbagai sektor, tidak hanya kesehatan," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

Moeldoko menyatakan, pemerintah memiliki tiga pendekatan dalam menangani Covid-19.

Baca juga: Kemendikbud: Kesehatan dan Keselamatan Warga Sekolah Tetap Prioritas

Pertama, dalam konteks kesehatan, pemerintah berusaha maksimal agar tidak terjadi kasus yang terus meningkat sehingga masyarakat harus dalam kondisi aman.

Kedua, dalam konteks sosial, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

Untuk itu, pemerintah menetapkan program perluasan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial.

Ketiga, dalam konteks ekonomi, pemerintah hendak memastikan masyarakat harus tetap bisa menjalankan roda perekonomian.

Baca juga: 6 Usaha Parekraf Ini Jadi Prioritas Uji Coba Protokol “New Normal”

Secara khusus, pemerintah mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada masa pandemi ini.

Untuk mencapai tiga upaya kebijakan strategis tersebut, Moeldoko mengatakan, pemerintah sudah menganggarkan biaya dari APBN.

Selain itu, ia mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyusun berbagai protokol adaptasi kebiasaan baru secara lebih rinci, baik untuk sektor usaha, publik, tempat kerja, lembaga pendidikan atau sekolah, maupun tempat ibadah.

"Semua kementerian sudah menyiapkannya dengan baik dan berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan agar sesuai dengan protokol yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Badan Kesehatan Dunia (WHO)," papar mantan Panglima TNI itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com