Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelatihan Gratis di Situs Tandingan Kartu Prakerja, Anggota Fraksi PKS Acungi Jempol

Kompas.com - 21/05/2020, 13:24 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menyambut baik munculnya situs tandingan program Kartu Prakerja.

Situs itu menyediakan pelatihan secara gratis dan bisa diakses untuk semua orang di laman Prakerja.org.

Menurut Sukamta, kemunculan Prakerja.org merupakan buah kreativitas anak bangsa yang patut mendapat apresiasi.

"Ini kreativitas anak bangsa yang patut diacungi dua jempol sekaligus," ujar Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (21/5/2020).

Baca juga: Rapat dengan DPR, Firli Sebut KPK Sedang Mendalami Program Kartu Prakerja

Menurut Sukamta, pembuat situs tersebut juga menunjukan kepeduliannya dengan nasib bangsa lewat cara yang cerdas.

Situs tersebut dapat diakes secara luas oleh masyarakat, khususnya usia muda yang banyak menggunakan akses internet.

"Sangat membantu untuk  pengembangan diri sebagai bekal mendapatkan pekerjaan yang layak," kata Sukamta.

Di sisi lain, menurut Sukamta, kemunculan Prakerja.org ini menjadi kritik paling nyata terhadap penyelenggaran program Kartu Prakerja yang menggunakan anggaran negara senilai Rp 20 triliun.

Baca juga: Lebih dari Separuh Peserta Kartu Prakerja Belum Dapat Insentif, Ini Penjelasan Pemerintah

Selain itu, lanjut dia, Prakerja.org juga menegaskan akan adanya dua kenyataan. Pertama, pelatihan online bisa diakses secara luas oleh masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya.

Pelatihan online tersebut juga tidak perlu menghabiskan anggaran rakyat senilai Rp 5,6 triliun sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah bersama delapan platform digital.

"Yang ternyata dengan anggaran sebesar itu juga tidak memberi jaminan peserta akan mendapatkan pekerjaan," ucap Sukamta.

Kemudian kenyataan kedua, menurut Sukamta, Prakerja.org juga menyediakan materi-materi keterampilan pelatihan kerja berkualitas meskipun diakses gratis.

"Jadi yang berkualitas juga bisa disediakan secara gratis, di internet banyak hal bisa didapatkan," kata dia.

"Mestinya dengan kondisi bangsa yang tengah kesulitan keuangan karena dampak Covid-19, pemerintah bisa hemat anggaran dan gunakan untuk hal yang paling prioritas," ucap Sukamta.

Baca juga: Pemerintah Sebut Telah Sediakan Pelatihan Kartu Prakerja yang Gratis

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com