Pemerintah Sebut Telah Sediakan Pelatihan Kartu Prakerja yang Gratis

Kompas.com - 19/05/2020, 13:21 WIB
Banyak pekerja yang di-PHK berusaha mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan lewat skema Kartu Prakerja ADITYA PRADANA PUTRA/AntaraBanyak pekerja yang di-PHK berusaha mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan lewat skema Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, meminta masyarakat tak lagi memperdebatkan biaya pelatihan daring yang disediakan Kartu Prakerja.

Denni mengatakan, biaya pelatihan itu beragam besarannya. Bahkan, ada pelatihan yang disediakan secara cuma-cuma atau gratis.

"Sekarang pun di salah satu digital platform itu ada juga pelatihan yang 0 rupiah, jadi sudah ada yang gratis. Jadi kita tidak perlu bersitegang," kata Denni di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: ICW Minta Pemerintah Buka Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kartu Prakerja

Alih-alih memperdebatkan biaya pelatihan Kartu Prakerja, Denni mengajak masyarakat yang punya kemampuan menyusun modul pelatihan untuk bergabung sebagai penyedia modul pelatihan Kartu Prakerja.

Masyarakat didorong mendonasikan modul yang mereka susun, dengan menyediakannya secara gratis kepada peserta Kartu Prakerja.

Dengan begitu, pelatihan daring yang bernilai Rp 0 akan semakin banyak.

"Saya juga mengajak kepada bapak, ibu, teman-teman yang memiliki skill, yang bisa meluangkan waktu untuk menyusun modul, tolong teman-teman ini semuanya berkenan untuk bergabung di ekosistem Kartu Prakerja," ujar Denni.

Baca juga: Survei TURC: Manfaat Kartu Prakerja Kurang Sesuai dengan Kebutuhan

"Dan kalau memang ingin mendonasikan modul-modulnya itu di ekosistem Kartu Prakerja, dan kemudian taruh saja harganya 0 rupiah atau 1 rupiah," lanjutnya.

Dengan memperbanyak pilihan pelatihan seharga Rp 0, kata Denni, peserta Kartu Prakerja yang saldo pelatihannya sudah habis tetap dapat memiliki kesempatan mengikuti pelatihan.

"Dengan begitu yang kemudian 1 jutanya sudah habis bisa terus mengambil pelatihan karena ada yang harganya 0 rupiah," kata Denni.

Baca juga: Bantuan Rp 700.000 Diberikan ke Korban PHK yang Terdaftar Kartu Prakerja

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X