Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Bekerja dengan Konferensi Video dan Lakukan Social Distancing

Kompas.com - 16/03/2020, 11:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri melalui video conference dari Kantor Wapres, Jakarta, Senin (16/3/2020) pagi.

Rapat secara online tersebut dilakukan dalam rangka membatasi interaksi fisik dengan orang banyak terkait wabah virus corona yang tengah merebak.

"Sesuai arahan Presiden, Wapres akan tetap bekerja baik di kantor atau kediaman dinas sesuai kebutuhan dinas, namun turut melakukan social distancing," demikian dikutip dari siaran pers Setwapres, Senin (16/3/2020).

Fasilitas video conference akan dimanfaatkan oleh Wapres Ma'ruf Amin saat melakukan pertemuan-pertemuan tertentu.

Baca juga: Senin Pagi, Jokowi Gelar Rapat Melalui Video Conference

Ini termasuk untuk melaksanakan beberapa agenda hari ini disamping rapat intern dengan Presiden.

Selain itu, sejumlah kegiatan Wapres juga ditunda terutama yang bersifat pertemuan besar atau acara yang dihadiri umum.

"Termasuk kunjungan kerja ke daerah yang sifatnya tidak urgent (sangat penting dan mendesak), untuk sementara waktu ditunda," tulis Setwapres.

Hal tersebut mulai diterapkan pada Senin (16/3/2020) selama dua pekan ke depan.

Selanjutnya, hal tersebut akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi terkait wabah Covid-19.

Diketahui, jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia bertambah menjadi 117 kasus hingga hari Minggu (15/3/2020).

Salah satunya adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang positif terjangkit sebagai kasus nomor 76.

Baca juga: Bagaimana Kondisi Menteri-menteri Jokowi Setelah Budi Karya Positif Covid-19?

Juru bicara penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, angka 117 tersebut bertambah 21 kasus baru dari pengumuman yang dilakukan pada Sabtu (14/3/2020).

"Per hari ini dari laboratorium yang saya terima pagi, hari ini kita dapatkan 21 kasus baru di mana 19 di antaranya di Jakarta, 2 di Jawa Tengah," kata Yuri seperti dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, Minggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Nasional
25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

Nasional
Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Nasional
Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com