Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Outbreak" Virus Corona di Korsel, Pemerintah Diminta Segera Amankan WNI

Kompas.com - 26/02/2020, 08:32 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta segera mengamankan WNI yang berada di Korea Selatan, terutama di kota Daegu.

Hal tersebut dikarenakan saat ini Korea Selatan telah meningkatkan status kewaspadaan terhadap virus corona pada level tertinggi atau red alert.

Korea Selatan juga menjadi negara dengan wabah virus corona terbanyak kedua di dunia setelah China.

"Pemerintah diminta segera melakukan langkah cepat untuk mengamankan WNI di Korea Selatan, khususnya yang saat ini berada di kota Daegu. Pasalnya, kota Daegu dinilai sebagai episentrum baru penyebaran virus corona," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/2/2020).

Ia mengatakan, Kementerian Luar Negeri telah memberikan peringatan kepada WNI yang berada di Negeri Ginseng tersebut.

Namun menurutnya, hal tersebut belum cukup dilakukan untuk pencegahan.

Oleh karena itu, ia pun meminta agar dilakukan simulasi evakuasi WNI di Korea apabila dibutuhkan. Termasuk pendataannya.

“Ini kan perkembangan terbaru yang perlu diantisipasi. Saya dengar, WNI di sana juga banyak. Selain kuliah, mereka juga ada pekerja migran. Pemerintah diharapkan tidak terlambat dalam melakukan penanganan," kata dia.

Keselamatan WNI harus diprioritaskan

Keselamatan WNI di Korea Selatan harus diprioritaskan. Walaupun dalam pelaksanaannya hal tersebut sulit dilakukan.

"Pengawasan, pengamanan, dan evakuasi WNI di luar negeri memang tidak mudah. Namun, keselamatan mereka harus menjadi prioritas negara," ujar Saleh.

Baca juga: 977 Kasus Positif, Kenapa Infeksi Virus Corona di Korea Selatan Meningkat Cepat?

Ia berharap, pemerintah tidak terlambat dalam melakukan penanganan terhadap para WNI yang berada di Korea Selatan.

Apalagi Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Korea Selatan sehingga komunikasi pun bisa dilakukan dengan baik pula.

“Kita punya hubungan yang baik dengan pemerintah Korea Selatan. Tentu tidak sulit untuk berkomunikasi dengan otoritas setempat. Bahkan, menurut saya, mereka akan memberikan bantuan jika pemerintah kita memang membutuhkan," pungkas dia.

Belum Ada Respons Pemerintah

Pemerintah RI jug hingga saat ini belum merespons soal outbreak virus corona di Korea Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengatakan, pemerintah saat ini tengah menghadapi situasi yang sulit.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com