Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Outbreak" Virus Corona di Korsel, Pemerintah Diminta Segera Amankan WNI

Kompas.com - 26/02/2020, 08:32 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta segera mengamankan WNI yang berada di Korea Selatan, terutama di kota Daegu.

Hal tersebut dikarenakan saat ini Korea Selatan telah meningkatkan status kewaspadaan terhadap virus corona pada level tertinggi atau red alert.

Korea Selatan juga menjadi negara dengan wabah virus corona terbanyak kedua di dunia setelah China.

"Pemerintah diminta segera melakukan langkah cepat untuk mengamankan WNI di Korea Selatan, khususnya yang saat ini berada di kota Daegu. Pasalnya, kota Daegu dinilai sebagai episentrum baru penyebaran virus corona," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/2/2020).

Ia mengatakan, Kementerian Luar Negeri telah memberikan peringatan kepada WNI yang berada di Negeri Ginseng tersebut.

Namun menurutnya, hal tersebut belum cukup dilakukan untuk pencegahan.

Oleh karena itu, ia pun meminta agar dilakukan simulasi evakuasi WNI di Korea apabila dibutuhkan. Termasuk pendataannya.

“Ini kan perkembangan terbaru yang perlu diantisipasi. Saya dengar, WNI di sana juga banyak. Selain kuliah, mereka juga ada pekerja migran. Pemerintah diharapkan tidak terlambat dalam melakukan penanganan," kata dia.

Keselamatan WNI harus diprioritaskan

Keselamatan WNI di Korea Selatan harus diprioritaskan. Walaupun dalam pelaksanaannya hal tersebut sulit dilakukan.

"Pengawasan, pengamanan, dan evakuasi WNI di luar negeri memang tidak mudah. Namun, keselamatan mereka harus menjadi prioritas negara," ujar Saleh.

Baca juga: 977 Kasus Positif, Kenapa Infeksi Virus Corona di Korea Selatan Meningkat Cepat?

Ia berharap, pemerintah tidak terlambat dalam melakukan penanganan terhadap para WNI yang berada di Korea Selatan.

Apalagi Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Korea Selatan sehingga komunikasi pun bisa dilakukan dengan baik pula.

“Kita punya hubungan yang baik dengan pemerintah Korea Selatan. Tentu tidak sulit untuk berkomunikasi dengan otoritas setempat. Bahkan, menurut saya, mereka akan memberikan bantuan jika pemerintah kita memang membutuhkan," pungkas dia.

Belum Ada Respons Pemerintah

Pemerintah RI jug hingga saat ini belum merespons soal outbreak virus corona di Korea Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengatakan, pemerintah saat ini tengah menghadapi situasi yang sulit.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com