Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Kompas.com - 25/02/2020, 14:57 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keselamatan WNI di Korea Selatan, yang saat ini menjadi lokasi terbesar kedua penyebaran virus corona setelah China, harus diprioritaskan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR Komisi IX sekaligus Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/2/2020).

"Pengawasan, pengamanan, dan evakuasi WNI di luar negeri memang tidak mudah. Namun, keselamatan mereka harus menjadi prioritas negara," ujar Saleh.

Baca juga: Wabah Corona Terbesar Kedua Ada di Korsel, Pemerintah Diminta Amankan WNI

Ia berharap, pemerintah tidak terlambat dalam melakukan penanganan terhadap para WNI yang berada di Korea Selatan.

Dengan demikian ia pun meminta agar pengamanan WNI di sana, terutama di Kota Daegu segera dilakukan.

Kota Daegu sendiri menjadi episentrum baru penyebaran virus corona di Korea Selatan.

“Ini kan perkembangan terbaru yang perlu diantisipasi. Saya dengar, WNI di sana juga banyak. Selain kuliah, mereka juga ada pekerja migran. Pemerintah diharapkan tidak terlambat dalam melakukan penanganan," kata dia

Baca juga: Kemenhub Belum Larang Penerbangan ke Korsel Terkait Virus Corona

Saat ini Pemerintah Korea Selatan telah meningkatkan status kewaspadaan terhadap virus corona pada level tertinggi atau red alert.

Korea Selatan juga menjadi negara dengan wabah terbanyak setelah China.

Ia mengatakan, Kementerian Luar Negeri telah memberikan peringatan kepada WNI yang berada di Negeri Ginseng tersebut.

Namun menurutnya, hal tersebut belum cukup dilakukan untuk memberikan pencegahan.

Baca juga: Naik 10 Kali Lipat dalam Sepekan, 4 Orang Meninggal dan 556 Kasus Virus Corona di Korsel

Oleh karena itu, ia pun meminta agar dilakukan simulasi untuk melakukan evakuasi WNI di Korea apabila dibutuhkan. Termasuk pendataannya.

“Kita punya hubungan yang baik dengan pemerintah Korea Selatan. Tentu tidak sulit untuk berkomunikasi dengan otoritas setempat. Bahkan, menurut saya, mereka akan memberikan bantuan jika pemerintah kita memang membutuhkan," pungkas dia.

Diketahui, kasus virus corona di Korea Selatan mengalami lonjakan tajam dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Kasus Infeksi Virus Corona di Korsel Melonjak Tajam, 346 Kasus, 2 Meninggal Dunia

Dalam tujuh hari, pemerintah mengonfirmasi adanya 893 kasus baru dengan 8 kematian, termasuk 60 kasus baru Selasa (25/2/2020) ini.

Menurut keterangan Pusat Pengendalian Penyakit Korea (KCDC), dikutip dari AFP (25/2/2020), 60 kasus baru pada Selasa menunjukkan angka terkecil selama empat hari di tempatnya.

Dari kasus-kasus terbaru, 49 berada di selatan kota Daegu dan provinsi Gyeongsang Utara.

Dengan jumlah kasus sebanyak 893 yang dimiliki Korea Selatan saat ini, menjadikannya sebagai negara dengan wabah terbanyak setelah China.

Kondisi ini membuat Pemerintah Korea Selatan meningkatkan status kewaspadaan pada level tertinggi atau red alert.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com