Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Asap Pekat, Sekjen DPR: Sudah "Clear", Tidak Ada Korban

Kompas.com - 24/02/2020, 16:20 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan, kemunculan asap di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020) akibat sistem pemadaman api aerosol rusak.

Indra pun menyatakan, saat ini situasi sudah aman. Ia mengatakan, tidak ada korban dalam peristiwa itu.

"Posisinya sekarang clear dan bersih. Tidak ada kerusakan. Tidak ada korban," kata Indra saat konferensi pers di DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Asap Pekat di DPR, Kapolda Metro Jaya Pastikan Bukan Berasal dari Api

Meski demikian, Indra belum dapat memastikan mengapa sistem pemadaman api aerosol itu mengalami kerusakan.

Saat ini, tim dari pemadam kebakaran masih melakukan evaluasi sistem.

"Teman-teman dari pemadam kebakaran sedang meneliti dan evaluasi, apa penyabab aerosol sistemnya terbuka," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana memastikan, asap pekat di Gedung Nusantara III DPR bukan bersumber dari api.

Nana mengatakan, tidak ada kebakaran di Gedung DPR.

"Yang ada hanyalah asap. Tidak ada api. Saya pastikan. Tidak ada kebakaran. Memang ada asap tebal," kata Nana.

Baca juga: Muncul Asap Pekat, 4 Mobil Damkar Tiba di Gedung DPR

Ia menyatakan, kemunculan asap disebabkan sistem pemadam aerosol yang eror. Menurut Nana, sistem aerosol di Gedung DPR sangat sensitif.

"Jadi sistem pemadam kebarakan di DPR di ruang lantai 2 itu ada sekitar 10 aerosol. Ada kemungkinan ini eror sehingga menimbulkan semacam pemicu. Karena sangat sensitif," ucap dia.

"Saya sampaikan tidak ada kebakaran. Yang ada bahwa error sistem," kata Nana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com