Asap Pekat di DPR, Kapolda Metro Jaya Pastikan Bukan Berasal dari Api

Kompas.com - 24/02/2020, 14:14 WIB
Konferensi pers Sekjen DPR Indra Iskandar bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Konferensi pers Sekjen DPR Indra Iskandar bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana memastikan asap pekat di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020) bukan bersumber dari api.

Nana mengatakan tidak ada kebakaran di gedung DPR.

"Yang ada hanyalah asap. Tidak ada api. Saya pastikan. Tidak ada kebakaran. Memang ada asap tebal," kata Nana saat konferensi pers di gedung DPR, Senin.

Ia menyatakan, kemunculan asap disebabkan sistem pemadam aerosol yang error.

Baca juga: Asap di Lobi Gedung DPR Bersumber dari Sitem Pemadaman Api yang Rusak

Nana menjelaskan, sistem aerosol di gedung DPR sangat sensitif.

"Jadi sistem pemadam kebarakan di DPR di ruang lantai 2 itu ada sekitar 10 aerosol. Ada kemungkinan ini error sehingga menimbulkan semacam pemicu. Karena sangat sensitif," jelasnya.

"Saya sampaikan tidak ada kebakaran. Yang ada bahwa error sistem," tegas Nana.

Hal senada disampaikan Sekjen DPR Indra Iskandar.

Baca juga: Muncul Asap Pekat, 4 Mobil Damkar Tiba di Gedung DPR

Indra menyatakan asap muncul akibat sistem pemadam aerosol di Gedung Nusantara III eror.

"Bahwa yang terjadi di titik itu adalah hang atau error sehingga sistem itu di beberapa titik mengeluarkan asap semacam fogging yang biasanya keluar ketika ada panas atau api," kata Indra.

Dia mengatakan, belum ditemukan penyebab yang jelas mengapa sistem aerosol itu bisa mengalami error.

Indra pun menyatakan tim pemadam kebakaran tengah melakukan evaluasi terhadap sistem.

"Teman-teman pemadam kebakaran sedang meneliti dan evaluasi apa penyabab aerosol sistemnya terbuka," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X