Asap Pekat di DPR, Kapolda Metro Jaya Pastikan Bukan Berasal dari Api

Kompas.com - 24/02/2020, 14:14 WIB
Konferensi pers Sekjen DPR Indra Iskandar bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Konferensi pers Sekjen DPR Indra Iskandar bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana memastikan asap pekat di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020) bukan bersumber dari api.

Nana mengatakan tidak ada kebakaran di gedung DPR.

"Yang ada hanyalah asap. Tidak ada api. Saya pastikan. Tidak ada kebakaran. Memang ada asap tebal," kata Nana saat konferensi pers di gedung DPR, Senin.

Ia menyatakan, kemunculan asap disebabkan sistem pemadam aerosol yang error.

Baca juga: Asap di Lobi Gedung DPR Bersumber dari Sitem Pemadaman Api yang Rusak

Nana menjelaskan, sistem aerosol di gedung DPR sangat sensitif.

"Jadi sistem pemadam kebarakan di DPR di ruang lantai 2 itu ada sekitar 10 aerosol. Ada kemungkinan ini error sehingga menimbulkan semacam pemicu. Karena sangat sensitif," jelasnya.

"Saya sampaikan tidak ada kebakaran. Yang ada bahwa error sistem," tegas Nana.

Hal senada disampaikan Sekjen DPR Indra Iskandar.

Baca juga: Muncul Asap Pekat, 4 Mobil Damkar Tiba di Gedung DPR

Indra menyatakan asap muncul akibat sistem pemadam aerosol di Gedung Nusantara III eror.

"Bahwa yang terjadi di titik itu adalah hang atau error sehingga sistem itu di beberapa titik mengeluarkan asap semacam fogging yang biasanya keluar ketika ada panas atau api," kata Indra.

Dia mengatakan, belum ditemukan penyebab yang jelas mengapa sistem aerosol itu bisa mengalami error.

Indra pun menyatakan tim pemadam kebakaran tengah melakukan evaluasi terhadap sistem.

"Teman-teman pemadam kebakaran sedang meneliti dan evaluasi apa penyabab aerosol sistemnya terbuka," tuturnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X