Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN Usul Tambahan Anggaran Kerja ke DPR, Salah Satunya untuk Operasi Intelijen Luar Negeri

Kompas.com - 12/02/2020, 21:46 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Intelijen Negara (BIN) mengusulkan penambahan anggaran kerja untuk tahun 2020.

Usul penambahan anggaran itu disampaikan Kepala BIN Budi Gunawan dalam rapat tertutup dengan Komisi I DPR, Rabu (12/2/2020).

"Ada usulan terkait pagu anggaran dan beberapa usulan untuk penambahan anggaran dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan hubungan operasi-operasi intelijen tertentu," kata Budi selepas rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Rapat dengan BIN, Komisi I DPR Tanyakan Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Budi tidak mengungkap berapa tambahan anggaran yang diusulkan BIN.

Dia hanya menyebut, penambahan anggaran salah satunya akan digunakan untuk peningkatan operasi intelijen luar negeri.

"Ada beberapa kegiatan kita terkait dengan penguatan operasi intelijen luar negeri contohnya seperti itu. Karena memang masih sangat minim ya yang perlu didukung untuk anggaran tambahan," ujar dia. 

Budi juga belum bisa memastikan apakah usulan penambahan akan disetujui DPR.

Sebab, penambahan anggaran suatu lembaga bergantung pada kemampuan negara.

"Pada usulan kita kan belum bisa diputuskan karena DPR mempunyai kewenangan bugedter nanti semua dinamikanya tergantung kondisi keuangan negara," ucap Budi.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 109,3 miliar untuk operasi intelijen siber pada 2020.

Baca juga: Serahkan ke KPK, BIN Enggan Ikut Campur soal Pencarian Harun Masiku

Anggaran itu sudah ada di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dan rencananya masuk ke anggaran Badan Intelijen Negara (BIN).

Berdasarkan Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga Tahun Anggaran 2020, BIN menjadikan operasi intelijen siber sebagai salah satu prioritasnya.

"Operasi intelijen siber dengan target 16.229 laporan intelijen sebesar Rp 109,3 miliar," seperti dikutip dari buku tersebut, Selasa (20/8/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com