Serahkan ke KPK, BIN Enggan Ikut Campur soal Pencarian Harun Masiku

Kompas.com - 12/02/2020, 20:08 WIB
Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Budi Gunawan (tengah) memberikan keterangan pers usai membesuk Menko Polhukam Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kamis(10/10/2019). Menko Polhukam Wiranto diserang dua orang setelah meresmikan Universitas Mathlaul Awal di Pandeglang, Banten. KOMPAS.com/M ZAENUDDINKepala BIN (Badan Intelijen Negara) Budi Gunawan (tengah) memberikan keterangan pers usai membesuk Menko Polhukam Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kamis(10/10/2019). Menko Polhukam Wiranto diserang dua orang setelah meresmikan Universitas Mathlaul Awal di Pandeglang, Banten.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyerahkan sepenuhnya pencarian tersangka kasus suap sekaligus mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau itu sudah ranah hukum ya. Ranah hukum ada kewenangan di KPK sendiri dan KPK punya kemampuan itu juga," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Harun Masiku Buron Sebulan Lebih, KPK: Belum Ada Update

Budi enggan ikut campur soal pencarian Harun Masiku. Ia yakin cepat atau lambat Harun pasti bisa ditangkap oleh KPK.

"Cepat atau lambat kami yakin pasti dapat," jelasnya.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang turut menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

KPK sendiri hingga kini belum mengetahui keberadaan Harun. Harun disebut terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020) lalu, dua hari sebelum operasi tangkap tangan terhadap Wahyu dan tersangka lainnya.

Baca juga: ICW Anggap Pimpinan KPK Lebih Sibuk Safari daripada Cari Harun Masiku

 

Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai pimpinan KPK tidak serius mencari eks caleg PDI-P Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus dugaan suap ke Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu anggota DPR.

Peneliti ICW pun mengkritik pimpinan KPK yang dinilainya lebih sibuk bersafari ke sejumlah lembaga ketimbang mencari keberadaan Harun Masiku.

"Justru Pimpinan KPK bukannya malah serius menangani perkara ini, akan tetapi justru malah terlalu sering safari ke beberapa lembaga negara," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2020).

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X