Komisi III Minta BNPT Kaji Prosedur Pemulangan WNI Eks ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Herman Hery meminta pemerintah tak terburu-buru memulangkan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Tanah Air.

Herman meminta, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengkaji dan mendalami prosedur pemulangan.

"Eks ISIS ini tentu harus didalami kepulangannya, harus ditangani secara profesional bagaimana mekanisme saat mereka sampai di sini, dilakukan namanya program-program deradikalisasi," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: 47 dari 600 WNI Eks ISIS yang Akan Dipulangkan Pemerintah Berstatus Tahanan

Herman mengatakan, apabila ratusan WNI eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia, pemerintah harus membuat program deradikalisasi khusus.

Sebab, ratusan WNI sudah terpapar dengan paham tersebut.

Ia pun berharap, pemulangan ratusan WNI tidak menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah.

"Bagaimana pun orang yang sudah ke sana, sudah terkontaminasi paham tersebut, jangan sampai mereka kembali diterima bulat-bulat langsung dikembalikan ke masyarakat dan membuat persoalan baru," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan final terkait rencana pemulangan mereka.

Menurut dia, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.

"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi kepada Kompas.com, Minggu (2/2/2020).

Senada dengan Suhardi, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.

Baca juga: PKB: Tak Ada Urgensinya Eks ISIS Dipulangkan ke Indonesia

"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam," kata Fahrul, dikutip dari situs resmi Kemenag (2/2/2020).

"Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," ucap dia. 

Menurut Fachrul, pemerintah masih mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti BNPT.