Kompas.com - 04/02/2020, 17:51 WIB
Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq menilai tidak ada urgensi untuk memulangkan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Indonesia.

Sebab, orang yang menganut paham radikal tidak mengakui NKRI dan Pancasila.

"Mereka tidak mengakui NKRI, Pancasila dan pemerintahan yang sah. Karenanya rencana pemulangan anggota ISIS eks WNI ke Tanah Air Itu tidak ada dasar hukum dan urgensinya," kata Maman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: 47 dari 600 WNI Eks ISIS yang Akan Dipulangkan Pemerintah Berstatus Tahanan

Menurut Maman, kehidupan berbangsa rusak karena kelompok radikal yang intoleran.

Maka dari itu, jika ingin dipulangkan seharusnya pemerintah melakukat program humanisasi terlebih dahulu.

Humanisasi bagi Maman, yakni mengembalikan kesadaran mereka yang terkontaminasi paham radikalisme dan terorisme ke nilai kesadaran manusia yang punya nilai cinta kasih, anti kekerasan dan mau hidup berdampingan antaragama.

"Humanisasi juga diarahkan bagaimana mereka lebih menghayati dirinya sebagai manusia. Sehingga bisa hidup harmonis dan berdampingan dengan semua mahluk," ujar Maman.

Baca juga: Soal Pemulangan Ratusan WNI eks ISIS, BNPT: Masih dalam Pembahasan

"Humanisasi berbeda dengan deradikalisasi. Penekanannya itu lebih kepada meyakini bahwa semua orang punya nurani dan bisa kembali menjadi manusia yang baik," sambung dia.

Dia juga menyarankan pemerintah untuk melibatkan organisasi keagamaan, misal Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam proses humanisasi.

Anggota Komisi VIII DPR ini menegaskan, meski melibatkan dua organisasi, tidak berarti peserta humanisasi menjadi kalangan NU atau Muhammadiyah.

"Radikalisme itu harus kita lawan dengan Humanisasi. Radikalisme bukan komoditas yang enggak pernah tuntas dibasmi. Pemerintah gagal dengan program radikalisasi karena enggak melibatkan ormas besar seperti NU dan Muhamadiyah secara sinergis, sistematis dan holistik," jelas Maman.

Baca juga: Soal WNI Eks ISIS: Secara Konstitusi Pemerintah Harus Memulangkan, Tapi...

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan final terkait rencana pemulangan ratusan WNI eks ISIS.

Menurut Suhardi, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.

"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi kepada Kompas.com, Minggu (2/2/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyidik KPK Asal Polri yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dinilai Dapat Dihukum Seumur Hidup

Penyidik KPK Asal Polri yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dinilai Dapat Dihukum Seumur Hidup

Nasional
Bertemu Nanti Sore, Ini yang Akan Dibahas PKS dan Demokrat

Bertemu Nanti Sore, Ini yang Akan Dibahas PKS dan Demokrat

Nasional
Terorisme, Kerukunan Beragama, dan Kehadiran Negara

Terorisme, Kerukunan Beragama, dan Kehadiran Negara

Nasional
Fakta Persidangan Kasus Tes Swab Rizieq: Pasien Istimewa hingga Ungkapan Rasa Malu Rizieq

Fakta Persidangan Kasus Tes Swab Rizieq: Pasien Istimewa hingga Ungkapan Rasa Malu Rizieq

Nasional
Pengakuan dan Janji Presiden Jokowi soal Kebijakan Impor Beras...

Pengakuan dan Janji Presiden Jokowi soal Kebijakan Impor Beras...

Nasional
Kapolri Sebut Larangan Mudik untuk Jamin Keselamatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Kapolri Sebut Larangan Mudik untuk Jamin Keselamatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Sebelum Hilang, Kapal Selam KRI Nanggala-402 Diduga Sempat Alami Black Out

Sebelum Hilang, Kapal Selam KRI Nanggala-402 Diduga Sempat Alami Black Out

Nasional
Menanti Ditemukannya Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Menanti Ditemukannya Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Istana Pastikan Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Akan Digelar dalam Waktu Dekat

Istana Pastikan Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Akan Digelar dalam Waktu Dekat

Nasional
Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Bali

Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Bali

Nasional
Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Nasional
Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Nasional
Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X