Kritik Pemerintah Tak Tegas soal Natuna, PKS: Jangan Tafsirkan Ajak Perang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta pemerintah tak menafsirkan kritik PKS yang menyebut pemerintah tak tegas ditafsirkan sebagai ajakan memilih perang dalam menyelesaikan permasalahan.

"Jangan kemudian ditafsirkan tuntutan pemerintah tegas itu mengajak perang. Tidak. Itu penafsiran childish," ujar Sohibul Iman saat menghadiri diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Sohibul menegaskan bahwa PKS tidak menginginkan terjadinya perang. PKS hanya ingin pemerintah saat itu memberikan respons yang proporsional.

Baca juga: DPR Sebut Hanya Kemenlu yang Tampak Keras soal Natuna

Misalnya, menurut Sohibul, dengan melakukan aksi nyata saat kapal asing terbukti melanggar di zona berdaulat Indonesia.

Menurut Sohibul, langkah tegas yang dilakukan pemerintah bisa menjadi jangka panjang.

Sehingga, ketika kapal asing kembali memasuki ZEE Indonesia, pemerintah bisa kembali menunjukan sikap tegasnya.

"Kita percaya kita butuh investasi. Kita tidak anti asing. Tapi kalau dibarter dengan sikap tidak proporsional, tentu kita tidak setuju," kata Sohibul.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau pada 19 Desember 2019.

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF).

Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna karena China mengklaim sepihak.