Selain Segel Kantor, KPK Geledah Rumah Dinas Wahyu Setiawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Komisioner Komosi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan di Jalan Siaga Raya Nomor 23A, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2020).

Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Ilham Saputra saat dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

"Rumah dinas juga demikian. Jadi sudah ada kabar itu juga (digeledah)," kata dia.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Prihatin Komisioner KPU Ditangkap KPK

Namun, Ilham menyatakan tidak tahu apakah ada penyitaan dalam penggeledahan tersebut.

"Saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah ada penyitaan atau tidak dan jika ada penyitaan, barang apa saja yang di sita saya tidak tahu. Silakan anda konfirmasi ke penyidik KPK," ucap dia.

Penggeledahan ini dilakukan setelah penyidik KPK menyegel ruang kerja Wahyu Setiawan pada Kamis pagi.

Menurut Ilham, penyegelan ruangan Wahyu dilakukan sekitar pukul 08.00 WIB.

"Ya Kantor KPU di sebelah (kantor sementara KPU) yang tempat sementara kami sudah dilakukan penyegelan. Saya tidak tahu soal penggeledahan dan barang apa saja yang disita. Silakan tanyakan ke KPK," kata dia.

Lebih lanjut Ilham menyampaikan, saat ini KPU masih menunggu konfirmasi dari KPK perihal waktu konferensi pers bersama.

Rencananya, KPU dan KPK akan menggelar konferensi pers pengungkapan atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan pada Kamis.

"Untuk saat ini kita belum dapat keterangan dari KPK tepatnya jam berapa. Kemudian bagaimana status yang bersangkutan nanti kita pun belum tahu. Tapi sampai tadi malam setelah kami konfirmasi ke KPK, yang bersangkutan (Wahyu Setiawan) masih berstatus terperiksa," kata Ilham.

Baca juga: OTT Wahyu Setiawan Runtuhkan Kepercayaan Publik pada KPU

Diberitakan sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1/2020).

Penangkapan Wahyu diduga terkait transaksi suap.

"Kita melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada Kompas.com.