Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Presiden Jelaskan Urgensi Pos Wakil Kepala KSP

Kompas.com - 26/12/2019, 17:31 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. menjelaskan urgensi munculnya pos Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Menurut Fadjroel, munculnya pos baru ini merupakan permintaan langsung dari Kepala Staf Presiden Kepresidenan Moeldoko atas pertimbangan beban kerja.

"Pak Moeldoko menekankan bahwa Wakil KSP lebih ditujukan untuk memimpin delivery assurance, yaitu untuk menjamin apa yang disampaikan dalam pidato presiden pada 20 Oktober 2019," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

Delivery assurance yang dimaksud yakni untuk memastikan program Jokowi di setiap kementerian dan lembaga tersampaikan kepada masyarakat.

 

Baca juga: Jokowi Diminta Jelaskan Alasan Keberadaan Wakil Kepala KSP

Ini adalah tugas baru bagi KSP di era Jokowi-Ma'ruf. KSP sebelumnya di era Jokowi-JK tak mempunyai tugas ini.

Fadjroel menyebutkan, Wakil Kepala KSP yang nantinya akan memastikan tiap program Jokowi di kementerian/lembaga terpaksa dengan baik .

"Pak Moeldoko, berdasarkan pembicaraan kami, beliau mengatakan, bahwa sebagai kepala KSP, beliau akan berfokus kepada kebijakan atau policy. Sementara Wakil KSP fokus delivery agar terjamin apa yang di-sent itu delivered," ujar Fadjroel.

Fadjroel pun membantah pos Wakil Kepala KSP ini dimunculkan hanya untuk bagi-bagi jatah kursi. Ia memastikan pos baru ini akan diisi oleh tokoh profesional.

"Dari pembicaraan kami dengan Moeldoko juga, bahwa mereka adalah profesional. profesional itu  kan bisa berasal dari partai, non-partai," ujarnya.

Baca juga: Teken Perpres, Jokowi Buat Pos Baru Wakil Kepala KSP

Keberadaan wakil kepala KSP ini diatur Lewat Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 tentang KSP yang ditandatangani Jokowi pada 18 Desember 2019.

Kendati demikian, hingga saat ini belum diketahui siapa wakil kepala KSP yang akan mendampingi Moeldoko.

Penambahan pos wakil kepala KSP ini sebelumnya mendapat kritik dari sejumlah pihak, tak terkecuali dari Partai Gerindra sebagai bagian dari koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menjelaskan alasan penguatan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dengan membentuk pos baru yaitu Wakil Kepala KSP. Padahal karyawan di KSP tak sebanyak kementerian/lembaga.

"Presiden juga harus menjelaskan tugas khusus apa dari wakil KSP sehingga perlu wakil di KSP yang jumlah tim/person KSP sedikit," kata Sodik saat dihubungi, Kamis (26/12/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com