Jubir Presiden Jelaskan Urgensi Pos Wakil Kepala KSP

Menurut Fadjroel, munculnya pos baru ini merupakan permintaan langsung dari Kepala Staf Presiden Kepresidenan Moeldoko atas pertimbangan beban kerja.

"Pak Moeldoko menekankan bahwa Wakil KSP lebih ditujukan untuk memimpin delivery assurance, yaitu untuk menjamin apa yang disampaikan dalam pidato presiden pada 20 Oktober 2019," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

Delivery assurance yang dimaksud yakni untuk memastikan program Jokowi di setiap kementerian dan lembaga tersampaikan kepada masyarakat.

Ini adalah tugas baru bagi KSP di era Jokowi-Ma'ruf. KSP sebelumnya di era Jokowi-JK tak mempunyai tugas ini.

Fadjroel menyebutkan, Wakil Kepala KSP yang nantinya akan memastikan tiap program Jokowi di kementerian/lembaga terpaksa dengan baik .

"Pak Moeldoko, berdasarkan pembicaraan kami, beliau mengatakan, bahwa sebagai kepala KSP, beliau akan berfokus kepada kebijakan atau policy. Sementara Wakil KSP fokus delivery agar terjamin apa yang di-sent itu delivered," ujar Fadjroel.

Fadjroel pun membantah pos Wakil Kepala KSP ini dimunculkan hanya untuk bagi-bagi jatah kursi. Ia memastikan pos baru ini akan diisi oleh tokoh profesional.

"Dari pembicaraan kami dengan Moeldoko juga, bahwa mereka adalah profesional. profesional itu  kan bisa berasal dari partai, non-partai," ujarnya.

Keberadaan wakil kepala KSP ini diatur Lewat Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 tentang KSP yang ditandatangani Jokowi pada 18 Desember 2019.

Kendati demikian, hingga saat ini belum diketahui siapa wakil kepala KSP yang akan mendampingi Moeldoko.

Penambahan pos wakil kepala KSP ini sebelumnya mendapat kritik dari sejumlah pihak, tak terkecuali dari Partai Gerindra sebagai bagian dari koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menjelaskan alasan penguatan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dengan membentuk pos baru yaitu Wakil Kepala KSP. Padahal karyawan di KSP tak sebanyak kementerian/lembaga.

"Presiden juga harus menjelaskan tugas khusus apa dari wakil KSP sehingga perlu wakil di KSP yang jumlah tim/person KSP sedikit," kata Sodik saat dihubungi, Kamis (26/12/2019).