Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Seleksi Hakim Konstitusi Diserahkan ke Presiden 18 Desember 2019

Kompas.com - 05/12/2019, 19:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono mengatakan, hasil seleksi hakim konstitusi rencananya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Desember mendatang.

"Kita merencanakan tanggal 18 Desember selesai (dan bisa diserahkan). Tapi tentunya tergantung kegiatan Presiden sendiri, bisa atau enggak," ujar Harjono di sela-sela acara acara Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu yang digelar Bawaslu di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Harjono mengungkapkan Presiden Jokowi tidak memberi arahan khusus tentang kriteria sosok kandidat hakim MK yang diinginkan.

Baca juga: 3 Hakim MK Segera Purna Tugas, Kode Inisiatif Tekankan 2 Kriteria untuk Penggantinya

Menurut dia, Presiden hanya menunggu hasil dari Pansel Hakim MK.

"Enggak ada arahan. Presiden hanya menunggu hasil dari kita tiga orang. Nanti dari tiga orang itu siapa (yang lolos jadi hakim MK) itu kewenangan Presiden," ungkap Harjono.

Dirinya pun menjamin kandidat yang lolos seleksi nantinya sepenuhnya karena kemampuan dan penilaian.

Adapun tahapan penilaian meliputi seleksi administrasi, karya tulis, tes tertulis dan tes wawancara.

Baca juga: Presiden Jokowi Bentuk Pansel Calon Hakim MK, Ini 5 Anggotanya

Hasil keseluruhan penilaian akan dikumpulkan dan dibuat peringkat.

"Kita memberikan satu nilai masing-masing (tahapan) berdiri sendiri. Setelah kita nilai, nama-nama (Kandidat) itu kita ranking," tutur Harjono.

Sebelumnya, Harjono, mengungkapkan sudah ada delapan nama yang lolos seleksi administrasi dan tes tertulis calon hakim konstitusi.

Menurut Harjono, delapan nama tersebut akan mengikuti tahap selanjutnya yakni tes wawancara.

"Delapan nama (yang telah lolos). Dari delapan itu nanti proses berikutnya adalah wawancara. Setelah diwawancarai, kita tentukan tiga nama untuk diberikan ke Presiden," ujar Harjono.

Baca juga: Saat Hakim MK Beri Kuliah Hukum dan Demokrasi di Tengah Sidang

Dalam proses tes wawancara nanti, lanjut Harjono, ada hal umum dan hal khusus yang akan ditanyakan.

Namun, Pansel Hakim MK tidak menyusun pertanyaan secara spesifik.

Pansel menyerahkan sepenuhnya kepada tim pewawancara.

Halaman:


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com