Presiden Jokowi Bentuk Pansel Calon Hakim MK, Ini 5 Anggotanya

Kompas.com - 12/11/2019, 17:15 WIB
Presiden Joko Widodo telah membentuk panitia seleksi (pansel) calon hakim Mahkamah Konstitusi.   Lima anggota pansel yang sudah terbentuk langsung menggelar jumpa pers di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Mereka yakni Harjono, Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, Alexander Lay, dan Edward Omar Sharif. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo telah membentuk panitia seleksi (pansel) calon hakim Mahkamah Konstitusi. Lima anggota pansel yang sudah terbentuk langsung menggelar jumpa pers di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Mereka yakni Harjono, Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, Alexander Lay, dan Edward Omar Sharif.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah membentuk panitia seleksi ( pansel) calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Kelima anggota pansel yang sudah terbentuk langsung menggelar jumpa pers di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Mantan Hakim MK Harjono yang dipilih sebagai ketua merangkap anggota mengungkapkan, pansel ini bertugas mencari satu hakim konstitusi untuk menggantikan hakim I Gede Dewa Palguna yang akan segera pensiun.

Baca juga: Sikap DPR soal Pendapat Panel Ahli dalam Seleksi Calon Hakim MK Dinilai Tidak Konsisten


"Bapak Doktor Dewa Gede Palguna, 7 Januari 2020 nanti sudah pensiun. Oleh karena itu, harus diganti," kata Harjono.

Selain Harjono, pansel calon hakim MK ini juga beranggotakan Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, Alexander Lay, dan Edward Omar Sharif. Semuanya hadir dalam jumpa pers itu.

"Ini panitia yang diberikan tugas," kata Harjono memperkenalkan satu per satu rekannya di tim pansel.

Pansel ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118/P Tahun 2019.

Mengenai pendaftaran calon hakim MK, Harjono menjelaskan, syarat pendaftaran bisa dilihat melalui laman Kementerian Sekretariat Negara, pendaftaran dimulai 18-30 November 2019.

Baca juga: Ini yang Sebaiknya Dipertimbangkan DPR untuk Ukur Kemampuan Calon Hakim MK

Untuk berkas pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Pansel Calon Hakim MK dengan alamat Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I Lantai 2, Jalan Veteran No 18, Jakarta Pusat, 10110 atau melalui e-mail panselmk2019@setnet.go.id.

Khusus bagi pendaftar yang melalui pos, berkas harus dikirim paling lambat tanggal 18 November 2019 (cap pos) dan diterima oleh Pansel paling lambat 30 November 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X