Presiden Jokowi Bentuk Pansel Calon Hakim MK, Ini 5 Anggotanya

Kompas.com - 12/11/2019, 17:15 WIB
Presiden Joko Widodo telah membentuk panitia seleksi (pansel) calon hakim Mahkamah Konstitusi.   Lima anggota pansel yang sudah terbentuk langsung menggelar jumpa pers di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Mereka yakni Harjono, Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, Alexander Lay, dan Edward Omar Sharif. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo telah membentuk panitia seleksi (pansel) calon hakim Mahkamah Konstitusi. Lima anggota pansel yang sudah terbentuk langsung menggelar jumpa pers di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Mereka yakni Harjono, Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, Alexander Lay, dan Edward Omar Sharif.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah membentuk panitia seleksi ( pansel) calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Kelima anggota pansel yang sudah terbentuk langsung menggelar jumpa pers di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Mantan Hakim MK Harjono yang dipilih sebagai ketua merangkap anggota mengungkapkan, pansel ini bertugas mencari satu hakim konstitusi untuk menggantikan hakim I Gede Dewa Palguna yang akan segera pensiun.

Baca juga: Sikap DPR soal Pendapat Panel Ahli dalam Seleksi Calon Hakim MK Dinilai Tidak Konsisten

"Bapak Doktor Dewa Gede Palguna, 7 Januari 2020 nanti sudah pensiun. Oleh karena itu, harus diganti," kata Harjono.

Selain Harjono, pansel calon hakim MK ini juga beranggotakan Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, Alexander Lay, dan Edward Omar Sharif. Semuanya hadir dalam jumpa pers itu.

"Ini panitia yang diberikan tugas," kata Harjono memperkenalkan satu per satu rekannya di tim pansel.

Pansel ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118/P Tahun 2019.

Mengenai pendaftaran calon hakim MK, Harjono menjelaskan, syarat pendaftaran bisa dilihat melalui laman Kementerian Sekretariat Negara, pendaftaran dimulai 18-30 November 2019.

Baca juga: Ini yang Sebaiknya Dipertimbangkan DPR untuk Ukur Kemampuan Calon Hakim MK

Untuk berkas pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Pansel Calon Hakim MK dengan alamat Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I Lantai 2, Jalan Veteran No 18, Jakarta Pusat, 10110 atau melalui e-mail panselmk2019@setnet.go.id.

Khusus bagi pendaftar yang melalui pos, berkas harus dikirim paling lambat tanggal 18 November 2019 (cap pos) dan diterima oleh Pansel paling lambat 30 November 2019.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Nasional
Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Nasional
KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

Nasional
Kemenkes Telah Salurkan Insentif ke 166.029 Tenaga Kesehatan

Kemenkes Telah Salurkan Insentif ke 166.029 Tenaga Kesehatan

Nasional
Kasus Perkosaan Anak di Lampung, Komnas Perempuan Minta Sistem Rekrutmen Rumah Aman Dibenahi

Kasus Perkosaan Anak di Lampung, Komnas Perempuan Minta Sistem Rekrutmen Rumah Aman Dibenahi

Nasional
Kemen PPPA: Paparan Radikalisme Bikin Anak Keliru Pahami Agama

Kemen PPPA: Paparan Radikalisme Bikin Anak Keliru Pahami Agama

Nasional
Menpan RB: SKB CPNS 2019 Digelar September-Oktober 2020

Menpan RB: SKB CPNS 2019 Digelar September-Oktober 2020

Nasional
Pertemuan Cak Imin-AHY Hasilkan Koalisi Pilkada di 30 Daerah

Pertemuan Cak Imin-AHY Hasilkan Koalisi Pilkada di 30 Daerah

Nasional
Ombudsman Duga Ada Disparitas Tarif Rapid Test Covid-19 di Daerah

Ombudsman Duga Ada Disparitas Tarif Rapid Test Covid-19 di Daerah

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Generasi Muda Harus Didorong agar Mau ke Masjid

Jusuf Kalla Sebut Generasi Muda Harus Didorong agar Mau ke Masjid

Nasional
UPDATE 8 Juli: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi, Tertinggi di Jatim

UPDATE 8 Juli: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi, Tertinggi di Jatim

Nasional
Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS, tapi Isolasi Mandiri

Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS, tapi Isolasi Mandiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X