Wapres Sebut Revisi Buku Pelajaran Agama untuk Tangkal Radikalisme

MALANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah tengah merevisi buku pelajaran agama untuk menangkal masuknya radikalisme ke sekolah.

Pemerintah, kata Wapres, menemukan indikasi diajarkannya radikalisme dari materi buku pelajaran agama. 

"Menurut indikasi ada bahan ajar yang masih menggunakan bahan yang di dalamnya terindikasi ajaran yang radikalisme. Karena itu baik di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan sekarang sedang ditelusuri untuk kemudian dilakukan perbaikan," ujar Ma'ruf di Desa Tangkilan, Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (27/11/2019).

"Di SD, bahkan juga di PAUD juga ada cara mengajarkannya (radikalisme). Bahkan ada pernah muncul di soal ujian pernah muncul. Jadi itu kita waspadai," lanjut dia.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Kemenag Tulis Ulang Buku Pelajaran Agama di Sekolah

Ia menilai saat ini radikalisme menjadi salah satu permasalahan utama yang harus diselesaikan pemerintah. Sebabnya, radikalisme merupakan pintu masuk seseorang melakukan aksi terorisme.

Ma'ruf mengatakan, radikalisme bisa tersebar lantaran disampaikan dengan pengemasan yang menarik dam masif melalui media sosial yang kini digandrungi anak muda.

Ma'ruf mengatakan biasanya mereka yang jiwanya tengah terguncang mudah menerima ajaran radikalisme.

Selain itu, kata Ma'ruf, radikalisme bisa diterima lantaran seseorang tersebut tengah merasa termarjinalkan di lingkungannya secara sosial dan ekonomi. Karenanya, kata Ma'ruf, radikalisme bukan hanya perkara pemikiran tetap juga ada persoalan ekonomi di dalamnya.

Sehingga, Ma'ruf mengatakan solusi pemberantasan radikalisme harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu ke hilir.

Baca juga: Wapres Sebut Banyak Sekolah yang Gunakan Ajaran Radikalisme

"Kan radikalisme ini kan menyangkut semua kalangan. Oleh karena itu penanganannya harus juga komprehensif dari hulu sampai ke hilir dari semua lembaga terkait yang memiliki keterkaitan," ujar Ma'ruf.

"Dan juga unsur masyarakat termasuk media sosial. Makanya berbagai kementerian dan lembaga dilibatkan, unsur masyarakat dilibatkan. Unsur pendidikan dari mulai kementeriannya maupun juga lembaga-lembaga pendidikannya baik negeri maupun swasta (dilibatkan)," lanjut dia.