Cegah Radikalisme, Kemenag Tulis Ulang Buku Pelajaran Agama di Sekolah

Kompas.com - 11/11/2019, 18:47 WIB
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Komaruddin Amin di Gedung Kominfo, Jakarta KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMDirjen Pendidikan Islam Kemenag Komaruddin Amin di Gedung Kominfo, Jakarta
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Agama (Kemenag) tengah menulis ulang buku pelajaran agama di sekolah yang isinya menitikberatkan pada moderasi keberagamaan.

Hal itu dilakukan untuk menangkal masuknya radikalisme ke dalam lingkungan sekolah.

"Kami sedang melakukan penulisan buku yang jumlahnya cukup besar cukup masif, sebagai salah satu instrumen untuk menghalau potensi penetrasi radikalisme masuk di lembaga pendidikan kita," ujar Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Komaruddin Amin dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin (11/11/2019).

Baca juga: PKS Minta Menag Tak Terjebak Simbol dalam Atasi Radikalisme

Penulisan ulang buku tersebut mencakup seluruh pelajaran agama di sekolah sehingga bukan hanya pelajaran agama Islam.

Komaruddin menyatakan, penulisan ulang buku agama mencakup seluruh jenjang pendidikan, dimulai dari kelas I SD hingga kelas XII SMA.

Ia menambahkan penulisan ulang tersebut dulu menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi kini menjadi kewenangan Kemenag.

Baca juga: Menag Fachrul Razi Singgung soal Korupsi, Ini 4 Kasus di Kemenag

Saat ditanya apakah ada temuan yang bermasalah sehingga dilakukan penulisan ulang, Komaruddin menjawab ada beberapa materi di buku lama yang berpotensi menimbulkan multitafsir oleh siswa dan guru.

Karena itu, Kemenag berinisiatif menulis ulang materi pendidikan agama agar tak menimbulkan multitafsir.

"Insya Allah tahun depan sudah bisa dipakai. Mudah-mudahan semua lancar karena ya cukup banyak dan bukan pekerjaan ringan juga," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X