Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Gaji, Ini Alasan Dokter Spesialis Ogah ke Pedalaman

Kompas.com - 05/11/2019, 19:46 WIB
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit di daerah dinilai menjadi alasan utama banyaknya dokter spesialis yang enggan ditempatkan di wilayah pedalaman dan terpencil.

Wakil Ketua Umum I Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Moch Adib Khumaidi SpOT menyampaikan, selama ini pihaknya terus mendorong agar dokter spesialis dapat ditempatkan di daerah yang pemdanya memberikan perhatian besar kepada tenaga medis. 

Dalam hal ini, ia berharap semua fasilitas kesehatan yang diperlukan guna menunjang kelancaran kinerja dokter spesialis tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, mereka dapat bekerja secara maksimal di daerah penempatan.

"Artinya, sarananya mendukung, infrastrukturnya mendukung, kemudian diperhatikan juga oleh daerahnya untuk kemudian mendapatkan tempat yang layak," kata Adib kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: IDI Nilai Pemda Perlu Petakan Jumlah Dokter Spesialis

Ia pun menampik bila kesejahteraan yang rendah menjadi alasan utama para dokter spesialis enggan ditempatkan di daerah.

Bahkan, sebelum Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), sudah ada aturan terkait besaran tunjangan atau insentif yang cukup besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/MENKES/152/2017 tentang Besaran Tunjangan/Insentif Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis tertanggal 30 Maret 2017, besaran tunjangan untuk mereka yang ditempatkan di rumah sakit pemerintah pusat sebesar Rp 22.500.000.

Sementara itu, bagi yang ditugaskan di rumah sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, tunjangannya mencapai Rp 30.012.000.

Besaran tunjangan tersebut belum termasuk insentif yang didapatkan dokter spesialis dari pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Baca juga: Dokter Spesialis Tak Wajib ke Pedalaman, IDI Apresiasi

"Buat dokter spesialis itu sudah cukuplah untuk kemudian bisa memulai sebagai dokter spesialis, tetapi yang penting bukan itu, tetapi bagaimana sarana prasarana mendukung," ujar dia. 

"Satu lagi, jenjang karier dan kemudian kesempatan untuk tetap mengikuti pendidikan dalam arti perkembangan ilmu teknologi kedokteran itu juga hal penting," ucap Adib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com