Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesian Institute: Banyak Anggota DPR Muda Punya Relasi Kekuasaan

Kompas.com - 29/10/2019, 22:09 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Rifqi Rachman menyebut, sebagian besar anggota DPR RI periode 2019-2024 yang berusia muda, memiliki relasi kekuasaan dengan orangtuanya.

Itu merupakan hasil penelitian Rifqi terhadap wakil rakyat berusia di bawah 30 tahun. Jumlahnya ada 18 orang.

"Dari 18 nama tadi, saya menemukan anak muda yang lolos ke DPR masih memiliki relasi kekuasaan atau oligarki," kata Rifqi dalam diskusi publik The Indonesian Institute di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: 12 Wakil Menteri, Dugaan Bagi-bagi Kekuasaan dan Kuatnya Pengaruh Oligarki

Relasi kekuasaan mereka bermacam-macam. Mulai dari anak pejabat atau mantan pejabat DPR, anak pimpinan atau mantan pimpinan daerah, anak pejabat non partai politik hingga kolega nama besar.

Mereka yang termasuk anak pejabat atau mantan pejabat DPR adalah Puteri Komarudin dan Dyah Roro Esti (Golkar), Athari Ghauthi (PAN), M. Rahul (Gerindra) dan Rizky Aulia (Demokrat).

Kemudian, yang termasuk anak pimpinan daerah adalah Abdul Hakim dan Fachry Konggoasa (PAN), Arkanata Akram dan Hillary Brigitta Lasut (Nasdem), M. Dhevy Bijak (Demokrat), Paramitha Widya (PDI-P) dan Adrian Jopie Paruntu (Golkar).

Adapun, mereka yang merupakan anak pejabat non partai, yaitu Farah Puteri Nahlia (PAN). Kemudian anak kolega orang besar adalah Bramantyo Suwondo (Demokrat) dan Rojih (PPP).

Sementara tiga orang lainnya, yakni Slamet Ryadi (PAN), Ina Elisabeth (Nasdem) dan Marthen Douw (PKB) tidak termasuk ke relasi manapun.

Meski demikian, masuknya anak-anak muda ini tidak semestinya dipandang negatif. Mereka diyakini tetap berdarah muda yang memiliki karakter pembaharuan, inovasi dan optimistis.

"Karena kehadiran mereka, estafet regenerasi bangsa bergulir dan DPR kan harus dinamis," kata dia.

Baca juga: Komposisi Kabinet Jokowi Jilid 2 Dinilai sebagai Wujud Pengaruh Oligarki Politik dan Ekonomi

Justru, wakil rakyat berusia muda ini harus didorong agar matang dalam berpolitik. Salah satu caranya adalah terus memantau kinerjanya dan melayangkan kritik apabila kinerjanya tidak sesuai harapan.

Selain itu, parpol tempat mereka bernaung juga harus didorong untuk lebih memupuk mereka dengan nilai-nilai yang positif.

"Karena sangat disayangkan jika DPR muda tak ditopang partai yang bisa menunjang mereka," kata Rifqi. 

 

Kompas TV Indonesia masih belum akan terasa adem dalam beberapa hari ke depan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprakirakan cuaca panas masih berpotensi terus terjadi. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan ada 3 penyebab cuaca panas yang terjadi di Indonesia. Mulai dari belum terjadinya pembentukan awan yang bisa melindungi bumi bertiupnya angin kering dan panas dari australia hingga posisi semu matahari. Ancaman anomali cuaca dan perubahan iklim semakin nyata di depan mata. Suhu panas ekstrem semakin serius dirasakan warga dari kekeringan kesulitan mendapat air bersih hingga kebakaran hutan yang masif. Bagaimana mengantisipasi suhu panas yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dan apa langkah besar pemerintah agar masyarakat tidak menderita? Untuk membahasnya sudah hadir dirjen pengendalian perubahan iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rhuanda Agung Sugadirman. Kemudian ada Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Thomas Dhamaluddin. Serta Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak. #SuhuPanas #Indonesia #Lingkungan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com