Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Serius Maju Pilwakot Solo, Gibran Disarankan Tak Bergantung Jokowi Effect

Kompas.com - 29/10/2019, 12:10 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Gibran Rakabuming Raka memang memiliki modal "Jokowi effect" sebagai putra sulung Presiden Joko Widodo untuk maju pada Pemilihan Wali Kota Solo 2020.

Namun demikian, Arya menegaskan, Jokowi effect tidak akan besar dampaknya bagi Gibran jika ia tidak turun ke masyarakat.

"Gibran memang diuntungkan karena dia populer dan juga putra Presiden Jokowi. Apalagi, Pak Jokowi sempat memimpin kota Solo dua periode. Tapi keterpilihan Gibran ditentukan oleh pendekatan politik yang dilakukan kepada masyarakat," ujar Arya kepada Kompas.com, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Popularitas Jokowi Dinilai Jadi Modal bagi Gibran Maju Pilkada Solo

Arya menyebutkan, sejauh ini belum ada riset yang bisa memastikan apakah Jokowi effect mampu mendongkrak keterpilihan Gibran di Solo.

Menurutnya, Gibran perlu turun ke masyarakat untuk memaksimalkan Jokowi effect. Sebab, pemilih juga rasional dalam memberikan suaranya kepada calon pemimpin.

"Ya Gibran harus turun ke bawah, ketemu masyarakat, enggak hanya bisa mengandalkan nama besar Jokowi karena pemilih kan juga rasional. Kalau tidak ada usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi persepsi pemilihnya, nama besar Jokowi bisa bekerja kalau ada aktivasinya," jelas Arya.

Baca juga: Pilkada Solo: Manuver Gibran ke PDI-P dan Cucu Bung Karno Didekati Gerindra

 

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengaku ikut bersaing memperebutkan kursi wali kota Solo tanpa bantuan ayahnya.

Keseriusan ini ditunjukkannya dengan kunjungannya ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Kamis (24/10), setelah upayanya untuk mencalonkan diri mendapat halangan di tingkat daerah.

Alasannya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Solo sudah memiliki calon sendiri, yaitu pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa. Keduanya politikus senior di wilayah itu.

Baca juga: Pertemuan dengan Megawati Dinilai Menguntungkan Gibran

Namun demikian, Gibran menemui Megawati Sukarnoputri yang dinilai sebagai upaya untuk mendapatkan restu alias tiket dari DPP PDI-P agar dapat maju ke Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo, tahun depan.

"Saya sampaikan keadaan di Solo seperti apa. Saya sampaikan keseriusan saya untuk maju (Pilwakot Solo)," kata Gibran.

Kompas TV Demi memuluskan langkahnya tersebut Gibran sowan ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam Gibran melapor telah menggenggam kartu anggota PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI-P Megawati pun memberi referensi bacaan wajib yang harus dipelajari Gibran sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto pun menyebut pertemuan Gibran dan Megawati bisa juga disebut sebagai kursus politik. Menanggapi pertemuan Gibran dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah FX Hadi Rudyatmo menilainya sebagai hal yang wajar. Namun terkait dengan Pemilihan Wali Kota Solo 2020 Rudy menegaskan DPC PDI Perjuangan Kota Solo sudah memiliki pasangan yang akan diusung dalam Pilwalkot tahun depan yakni Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa. Meski pintu bagi Gibran untuk melaju di Pilwakot Solo lewat DPC PDI-P Kota Solo Sekjen PDI-P Hasto kristiyanto menegaskan kesempatan bagi gibran belumlah pupus. Masih ada pintu lain yang bisa diketuk oleh putra sulung Presiden Jokowi ini. Gibran mantap memasuki kancah perpolitikan sejak September lalu dengan mendaftar sebagai anggota PDI Perjuangan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Solo Jawa Tengah. Dalam sebuah survei yang dihelat Universitas Slamet Riyadi nama Gibran disebut sebagai salah satu yang populer di kalangan masyarakat Solo. #PilwalkotSolo #GibranRakabumingRaka #Megawati
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com