Kompas.com - 29/10/2019, 07:40 WIB
Gibran Rakabuming Raka saat tiba di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariGibran Rakabuming Raka saat tiba di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, manuver putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk bertemu Ketua Umum PDI-P Megawat Soekarnoputri, bisa mempermudah terbukanya restu DPP untuk mengusungnya dalam Pilwalkot Solo 2020.

Sebab, Megawati sebagai veto players di PDI-P dapat memutuskan langsung apa yang harus dilakukan partainya.

"Bisa jadi ini (pertemuan Mega dan Gibran) akan mempermudahkan, karena bu Mega itu veto player di PDI-P, jadi pertemuan itu juga menguntungkan posisi politik Gibran. PDI-P kan tidak tanda petik ya tidak ingin mempermalukan Gibran dan Jokowi juga," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Manuver Gibran Cari Restu DPP PDI-P untuk Maju Pilkada Solo 2020...

Arya mengatakan, jika Megawati meminta DPP mengusung Gibran, pihak DPP harus mencari titik temu perbedaan di DPC Solo dengan yang diperintahnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Jadi dilema juga, dia apakah akan dalam melihat rekomendasi dari DPC dan situasi politik Gibran ingin maju. Saya kira PDIP akan mencari titik temu," ujar dia. 

Lebih lanjut, Arya menilai, kesempatan masih terbuka untuk Gibran maju pada Pilkada 2020.

Saat ini, kata dia, DPP tentu masih mempertimbangkan Gibran untuk diusung sebagai calon wali kota Solo pada Pilkada 2020.

Gibran Rakabuming bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di kediaman Mega, Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: PDI-P Tegaskan Peluang Gibran Maju Pilkada Solo Masih Terbuka

Setelah bertemu Megawati, Gibran memastikan dirinya tidak akan maju menjadi calon wali kota Solo dari jalur independen pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Solo 2020.

Gibran menegaskan bahwa dirinya akan berjuang dalam kontestasi tersebut melalui PDI Perjuangan (PDI-P).

"Saya sampaikan keseriusan saya untuk maju (Pilkada Solo). Saya sampaikan juga ke Bu Mega, saya sudah punya KTA PDI-P (kartu tanda anggota PDI-P) dan saya tidak akan maju lewat independen seperti yang dikatakan di Solo kemarin. Itu tidak benar," kata Gibran.

Gibran juga mengatakan bahwa pertemuannya dengan Megawati karena dia telah mengambil kartu tanda anggota (KTA) PDI-P sehingga sudah sewajarnya bersilaturahim dengan para petinggi partai tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.