Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Tak Maju Pilpres 2024, Jokowi Butuh Kabinet Profesional

Kompas.com - 15/10/2019, 10:29 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, pembentukan kabinet pemerintahan yang didominasi menteri dari kalangan profesional semakin mendesak.

"Karena tidak akan maju lagi dalam Pilpres 2024, Jokowi justru semakin butuh kabinet profesional agar fokus dan berkomitmen terhadap agenda pemerintah. Menteri dari partai relatif akan disibukkan dengan urusan membesarkan partai," ujar Arya ketika dihubungi, Selasa (15/10/2019).

Menurut Arya, Presiden Joko Widodo kini menghadapi tantangan membentuk susunan kabinet yang tidak tersandera kepentingan-kepentingan partai politik.

Baca juga: PKB Tak Keberatan jika Gerindra Masuk dalam Kabinet Jokowi-Maruf

Realisasi postur kabinet yang lebih didominasi menteri-menteri dari kalangan profesional dipertaruhkan di tengah penjajakan koalisi partai pendukung pemerintah yang bisa semakin gemuk.

"Presiden pernah bilang kabinet pemerintahanya didesain 55 persen menteri dari kalangan profesional dan 45 persen dari kalangan parpol. Namun, hal ini sulit teralisasi karena presiden tak hanya harus mengelola kepentingan partai-partai pendukungnya," tutur Arya.

"Tetapi, di luar itu Presiden juga perlu mengelola kepentingan parpol di luar koalisi pilpres yang saat ini berpotensi merapat, seperti Demokrat dan Gerindra," sambung dia.

Terkait kinerja calon menteri, seperti diungkapkan Arya, presiden perlu menekankan sistem meritokrasi dengan tetap mempertimbangkan aspek kompetensi, integritas, dan akomodasi berbagai aspirasi parpol dan masyarakat.

Baca juga: Beredar Surat Berisi Susunan Kabinet Jokowi-Maruf, Istana Pastikan Hoaks

"Selain itu, perlu dipertimbangkan figur yang tidak kontroversial dan memiliki akseptabilitas tinggi di masyarakat," pungkasnya.

Diberitakan, Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Seiring dengan itu, formasi Kabinet Kerja Jilid II menjadi sorotan publik. Jokowi mengaku, sudah mengantongi nama-nama calon menteri dan akan diumumkan sehari atau dua hari setelah pelantikan. 

 

Kompas TV Setelah bertemu SBY dan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Jokowi mengaku soal membahas tantangan Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Sinyal PAN untuk ikut bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah makin kuat. Dalam pertemuan ini Presiden Jokowi mengaku membahas soal tantangan Indonesia ke depan seperti perekonomian. Presiden Jokowi merasa perlu berdiskusi dengan semua ketua partai politik untuk mendapatkan masukan. Kemungkinan PAN untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah pun menguat. Sebelumnya Presiden Jokowi juga bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik jelang pelantikannya. Seperti Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. #JokoWidodo #ZulkifliHasan #KoalisiPemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com