Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Keberatan Jika Gerindra Masuk Dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 14/10/2019, 15:23 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-Perjuangan Ahmad Basarah menuturkan bahwa partainya tak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Basarah menegaskan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri.

"PDI Perjuangan mempersilakan apapun keputusan Pak Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya, termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja, itu adalah wewenang prerogatif presiden," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

"PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai komposisi kabinet kepada keputusan politik presiden Joko Widodo," tutur dia.

Basarah meyakini Presiden Jokowi telah memiliki pertimbangan dalam menyusun kabinetnya.

Termasuk, misalnya mempertimbangkan kekuatan politik Partai Gerindra dalam memperkuat posisi pemerintah.

Baca juga: Dahnil Anzar: Gerindra Tak Minta Satu Menteri, Dua Menteri, atau Tiga Menteri

"Ya saya kira dalam konteks semacam itu ketika Pak Jokowi mempertimbangkan kekuatan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja di masyarakat kita," kata Basarah.

"Saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu. Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi mendorong atau menolak karena hal tersebut sepenuhnya wewenang hak preogratif Presiden Joko Widodo," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Prabowo telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jum'at (11/10/2019) lalu.

Jokowi mengakui pertemuan dengan Prabowo salah satunya membahas tentang peluang Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah.

Selanjutnya, Minggu (13/10/2019), Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Baca juga: Gerindra dan Demokrat Diharapkan di Luar Pemerintahan

Dalam pertemuan, itu Prabowo dan Paloh membahas agenda politik setelah pemilu dengan menyamakan persepsi untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan.

Adapun Paloh mengatakan, tak mempermasalahkan semisal Gerindra merapat ke koalisi. Asalkan satu semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dan memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com