ICW Sayangkan KPK Tak Dilibatkan Penyusunan Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyayangkan tidak dilibatkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penelusuran rekam jejak calon menteri Joko Widodo periode kedua.

Menurut Donal, langkah itu justru akan merugikan Jokowi sebagao presiden. Sebab, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi tidak ada lagi.

Sehingga, dampaknya, publik akan menilai Jokowi tidak konsisten dalam menyusun kabinet.

Baca juga: Susunan Kabinet Baru Jokowi Ditunggu Pelaku Pasar, Mengapa?

"Kita menyayangkan Presiden Jokowi tak konsisten dengan pola-pola penyusunan kabinet," kata Donal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

"Tetapi itu dampaknya bukan kepada KPK, tapi kepada Jokowi," lanjutnya.

Meski demikian, Donal mengaku tidak terkejut atas hal ini. Sebab, dalam satu tahun terakhir, hubungan Presiden dan KPK memang terlihat berjarak.

Hal ini kian dipertegas dengan tidak dilibatkannya KPK dalam revisi Undang-undang KPK beberapa waktu lalu.

"Menurut saya, (itu) sinyal bahwa komuniksi presiden dengan KPK itu terganggu atau dalam fase yang buruk," ujar Donal.

Adapun kerenggangan hubungan Presiden dengan KPK, menurut Donal, disebabkan karena pemerintah tidak terbuka. Padahal, pimpinan KPK sudah cukup baik.

Baca juga: Tak Dilibatkan Penyusunan Kabinet, KPK Harap Jokowi Pilih Menteri Berintegritas

KPK pun, kata dia, telah berkali-kali meminta pemerintah untuk dilibatkan dalam revisi UU KPK. Tapi, nyatanya pemerintah tetap bergeming.

"Jadi kan di level istana sebenarnya komunikasi ini tersumbat. Bukan di level presiden loh, itu penting membedakannya. Di level istana menurut saya komunikasinya tersumbat, bukan di level pimpinan," kata Donal.

Sementara Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengakui KPK tak diikutkan dalam penyusunan kabinet.

Laode menyatakan, KPK berharap nama-nama yang dipilih presiden terpilih Joko Widodo untuk di kursi kabinet nanti merupakan sosok yang berintegritas.

"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode kepada wartawan, Senin.

Laode mengatakan, pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif presiden.