KPK Tetapkan Dirut PT INTI Darman Mappanggara sebagai Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Darman Mappanggara sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap terkait proyek baggage handling-system.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penetapan Darman sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari proses penyidikan dalam kasus tersebut.

"Setelah menemukan bukti pemulaan yang cukup, KPK melakukan Penyidikan baru dengan tersangka DMP, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero," kata Febri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Penyuap Direktur Keuangan PT AP2 Diduga Orang Dekat Direktur PT INTI

Febri menuturkan, Darman diduga memberi suap kepada Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek Baggade Handling System (BHS) dikerjakan oleh PT INTI.

Febri mengatakan, Darman diduga memberi uang senilai Rp 1 miliar dalam bentuk Dollar Singapura kepada Andra melalui seorang staf PT INTI yaitu Taswin pada 31 Juli 2019 lalu yang berujung pada penangkapan Andra dan Taswin.

"TSW (Taswin) bertemu dengan sopir AYA (Andra) untuk penyerahan uang. Sesaat setelah penyerahan tersebut, Tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap TSW dan sopir AYA di pusat perbelanjaan tersebut," ujar Febri.

Baca juga: Suap Antara AP II dan PT INTI, KPK: Sesama BUMN Malah Bancakan, Miris

Akibat perbuatannya, Darman disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan Andra sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebesar 96.700 dollar Singapura dari Taswin Nur.

Suap itu diberikan kepada Andra berkaitan proyek pengadaan baggage-handling system (BHS) di enam bandar udara yang dikerjakan oleh PT INTI.

Kasus ini bermula ketika PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) ingin menggelar lelang proyek pengadaan BHS.

Namun, Andra justru mengarahkan PT APP untuk melakukan penjajakan dan menunjuk langsung PT INTI.

Selain itu, Andra juga mengarahkan negosiasi antara PT APP dan PT INTI untuk meningkatkan uang muka dari 15 persen menjadi 20 persen.

Baca juga: KPK Panggil Direktur PT INTI dalam Kasus Pengadaan Baggage Handling System AP II

Uang muka itu ditingkatkan karena adanya kendala cashflow di PT INTI Uang muka itu juga dibutuhkan untuk modal awal pengerjaan proyek oleh PT INTI.

Andra juga mengarahkan Wisnu Raharjo selaku Direktur Utama PT APP agar mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI.

Uang 96.700 dollar Singapura itu diserahkan kepada Andra sebagai imbalan atas tindakannya "mengawal" proyek BHS untuk dikerjakan PT INTI.