Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P Sarankan Partai Koalisi Prabowo-Sandi Tetap di Luar Pemerintah

Kompas.com - 16/07/2019, 14:51 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Andreas Pariera mengatakan, kehadiran partai di dalam dan di luar pemerintah adalah kebutuhan bagi pemerintah. Ia mengatakan, dinamika politik membutuhkan penyeimbang dengan hadirnya partai di luar pemerintah.

"Ini kan butuh kanalisasi dan kanalisasi politik dalam suatu sistem yang demokratis itu adalah melalui partai-partai di luar pemerintahan yang ada di DPR," kata Andreas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Andreas menyarankan partai-partai yang pernah berada dalam koalisi Prabowo-Sandiaga seperti PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat tetap berada di luar pemerintah.

Baca juga: Wakil Ketua TKN Pastikan Pertemuan Jokowi-Prabowo Tak Bahas Koalisi

"Ya kalau saya menyarankan seperti itu," ujarnya.

Andreas mengatakan, masyarakat membutuhkan partai-partai di luar pemerintah sebagai fungsi penyeimbang untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang tidak memilih Jokowi.

"Dan mereka (masyarakat) membutuhkan bahwa ada kanalisasi suara untuk disampaikan kepada pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Ditanya soal Koalisi dengan Prabowo, Ini Jawaban Jokowi...

Selanjutnya, Andreas menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang tetap akan melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Hal itu, menurut dia, telah memberikan sinyal Gerindra berada di luar pemerintah.

"Ketika bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kami akan melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Itu kan adalah sinyal keinginan Partai Gerindra untuk di luar pemerintahan," pungkasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 pada Pilpres 2019 Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Baca juga: Mahfud MD: Rakyat Lebih Suka Prabowo Memimpin Oposisi di Parlemen

Selepas makan siang bersama Presiden Joko Widodo di FX Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019), sejumlah wartawan menanyakan soal rencana Prabowo bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Oposisi juga siap, check and balance siap," ujar Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo tidak mengungkapkan sikap resminya apakah tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintah.

"Yang penting kita negara kita kuat, kita bersatu," kata Prabowo.

Kompas TV Sinyal akan bergabungnya sejumlah partai oposisi ke tubuh koalisi Indonesia Kerja Jilid Dua menuai pro dan kontra. Bagi sebagian pihak rencana bergabungnya partai oposisi ke tubuh pemerintah dianggap tindak lanjut dari proses rekonsiliasi, tapi di sisi lain bergabungnya partai oposisi ke tubuh koalisi pemerintah justru berpotensi memperkecil ruang check and balance yang sewajarnya dilakukan partai oposisi di pemerintahan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com