"Ini kan butuh kanalisasi dan kanalisasi politik dalam suatu sistem yang demokratis itu adalah melalui partai-partai di luar pemerintahan yang ada di DPR," kata Andreas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Andreas menyarankan partai-partai yang pernah berada dalam koalisi Prabowo-Sandiaga seperti PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat tetap berada di luar pemerintah.
"Ya kalau saya menyarankan seperti itu," ujarnya.
Andreas mengatakan, masyarakat membutuhkan partai-partai di luar pemerintah sebagai fungsi penyeimbang untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang tidak memilih Jokowi.
"Dan mereka (masyarakat) membutuhkan bahwa ada kanalisasi suara untuk disampaikan kepada pemerintah," tuturnya.
Selanjutnya, Andreas menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang tetap akan melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Hal itu, menurut dia, telah memberikan sinyal Gerindra berada di luar pemerintah.
"Ketika bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kami akan melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Itu kan adalah sinyal keinginan Partai Gerindra untuk di luar pemerintahan," pungkasnya.
Sebelumnya, capres nomor urut 02 pada Pilpres 2019 Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.
Selepas makan siang bersama Presiden Joko Widodo di FX Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019), sejumlah wartawan menanyakan soal rencana Prabowo bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.
"Oposisi juga siap, check and balance siap," ujar Prabowo.
Kendati demikian, Prabowo tidak mengungkapkan sikap resminya apakah tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintah.
"Yang penting kita negara kita kuat, kita bersatu," kata Prabowo.
https://nasional.kompas.com/read/2019/07/16/14513041/ketua-dpp-pdi-p-sarankan-partai-koalisi-prabowo-sandi-tetap-di-luar