Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jusuf Kalla, Ma'ruf Amin Akan Bahas Hal Ini...

Kompas.com - 03/07/2019, 21:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin dijadwalkan bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (3/7/2019).

Ma'ruf mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Kalla akan memberikan informasi mengenai tugas seorang wakil presiden.

"Saya diundang Pak JK (Jusuf Kalla) untuk memperoleh informasi. Sebagai orang baru, saya tentu butuh penjelasan untuk tugas-tugas apa yang harus saya emban. Tugas-tugas apa yang diembankan kepada wakil presiden itu tugasnya apa saja," ujar Ma'ruf saat ditemui pada acara halalbihalal Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Kalla Undang Maruf Amin ke Kantor Wapres

Pertemuan tersebut juga membahas capaian apa saja yang telah dilakukan Kalla selaku Wakil Presiden, sebagai salah satu tolok ukur kinerja Ma'ruf bersama Presiden Joko Widodo ke depan.

Setelah itu, ia akan mendiskusikan langkah-langkap yang harus ia lakukan setelah dilantik sebagai wakil presiden nanti.

Sebagai seorang wakil presiden nanti, Ma'ruf harus menyesuaikan dengan tugas tambahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi.

"Dan kami juga belum tahu lagi tugas apa lagi yang diberikan oleh Presiden. Jadi kami orientasi saja sifanya. Saya menerima informasi secara umum saja (dari Wapres Kalla). Belum pada masalah yang lebih spesifik," ucap dia.

Baca juga: Jokowi-Maruf Dinilai Bisa Adopsi Program Prabowo-Sandi yang Baik

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin ke Kantor Wapres di Jalan Veteran III Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (4/7/2019).

Ma'ruf diundang untuk melihat-lihat situasi serta berdiskusi tentang tugas-tugas wakil presiden yang akan diemban Ma'ruf mulai Oktober mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Kalla akan berbagi pengalamannya sebagai wapres selama dua periode serta memberikan saran kepada Ma'ruf terkait tugasnya sebagai pendamping Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com