Kalla Undang Ma'ruf Amin ke Kantor Wapres

Kompas.com - 03/07/2019, 07:13 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019). Pemerintah akan mengupayakan penganggaran dan alokasi APBN 2020 memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019). Pemerintah akan mengupayakan penganggaran dan alokasi APBN 2020 memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin ke Kantor Wapres di Jalan Veteran III Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (4/7/2019).

Ma'ruf diundang untuk melihat-lihat situasi serta berdiskusi tentang tugas-tugas wakil presiden yang akan diemban Ma'ruf mulai Oktober mendatang.

"Saya undang di Hari Kamis, Pak Ma'ruf datang ke sini. Pertama untuk memberikan informasi, tugas-tugas wapres apa, fasilitasnya apa, masalah yang harus diselesaikan apa," kata Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Baca juga: Kalla: Koalisi Jokowi-Maruf Amin di DPR Cukup Aman


Dalam pertemuan tersebut, Kalla akan berbagi pengalamannya sebagai wapres selama dua periode serta memberikan saran kepada Ma'ruf terkait tugasnya sebagai pendamping Jokowi.

Ma'ruf Amin terpilih sebagai wapres RI periode 2019-2024, mendampingi Presiden Joko Widodo.

Keduanya meraup suara terbanyak pada Pilpres 2019 dengan perolehan suara 85.607.362. Data ini berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU RI.

Sesuai Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, wapres bertugas sebagai pembantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Baca juga: Tim Kampanye Daerah Minta Dilibatkan dalam Pemerintahan Jokowi-Maruf

Wapres juga dapat menggantikan jabatan presiden sampai habis masa jabatannya apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.

Wapres juga berwenang menyelesaikan persoalan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, serta melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X