Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi di MK Sebut Oknum Polisi Tak Netral karena Bilang Jokowi Orang Baik

Kompas.com - 19/06/2019, 23:14 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Rahmadsyah yang adalah ketua sekretariat bersama calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, bersaksi dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/6/2019).

Dalam persidangan, Rahmadsyah menyebutkan ada oknum polisi yang tidak netral dalam Pemilu 2019. Rahmadsyah menyebut polisi itu bernama Ismunajir, anggota Polres Kabupaten Batubara.

"Kami terima laporan dari masyarakat tentang ketidaknetralan oknum berwajib dalam Pilpres 2019," kata Rahmad.

Baca juga: Tanggapi Saksi 02, Bawaslu Klaim Sudah Beri Sanksi KPPS di TPS 08 Boyolali

Menurut Rahmadsyah, pria bernama Fadli melaporkan dugaan polisi tidak netral itu kepada Sekber Prabowo-Sandi di Kabupaten Batubara. Fadli memiliki bukti dugaan pelanggaran tersebut.

Rahmadsyah mengatakan, video tersebut berisi rekaman agenda pertemuan sosialisasi keamanan pileg dan pilpres 2019. Pertemuan itu dihadiri Ismunajir, pejabat desa, mantan kepala desa, beberapa kepala dusun, dan tokoh masyarakat.

Menurut Rahmadsyah, Ismunajir dalam video itu terkesan mengarahkan masyarakat untuk mendukung salah satu calon presiden, yakni calon nomor urut 01 Joko Widodo. Menurut Rahmadsyah, di dalam forum, Ismunajir mengutarakan hal-hal baik yang dimiliki Jokowi.

"Misalnya, bilang Bapak itu (Jokowi) orang baik, orang yang jaga keamanan negara ini. Bicarakan mengangkat bagaimana kondisi keadaan negara ini," kata Rahmadsyah.

Baca juga: KPU Temukan Keanehan pada Bukti Amplop yang Dibawa Saksi di MK

"Menonjol arahnya ke Bapak Jokowi. Katanya, kondisi negara aman kalau Jokowi presiden," kata Rahmadsyah.

Meski demikian, menurut Rahmadsyah, dia belum pernah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu itu kepada pengawas atau penyelenggara pemilu. Hal itu baru dia ungkapkan dalam persidangan di MK.

Kompas TV Berikut ini tiga berita terpopuler hari ini: <ol> <li>Sejumlah saksi dari pihak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan keterangan dalam sidang sengketa hasil pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Salah satu saksi, Agus Muhammad Maksum mengatakan pihaknya menemukan lebih dari 1 juta KTP palsu.</li> <li>Menteri Pertahanan menyebut sebanyak 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme. Selain itu, lebih dari 23 persen mahasiswa setuju dengan khilafah dan lebih dari 18 persen pekerja menyatakan tak setuju dengan ideologi Pancasila.</li> <li>Presiden Joko Widodo akan mengangkat sejumlah isu pada KTT Ke-34 Asean. Salah satu isu yang diangkat mengenai pemberantasan sampah di laut dan mengangkat isu perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.</li> </ol> #top3news #sidangMK #sengketahasilpilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com