Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT: Radikalis dan Teroris Selalu Memanfaatkan Kondisi Nasional yang Kritis

Kompas.com - 28/05/2019, 16:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan bahwa kelompok radikalis dan teroris akan selalu memanfaatkan kondisi kritis nasional untuk menyebarkan ideologinya.

Salah satu momentum yang baru saja terjadi adalah saat rusuh di pusat Jakarta pada 22 Mei 2019.

"Sesuai dengan data, sesuai dengan monitoring yang di BNPT, kelompok radikalis dan teroris itu akan selalu menggunakan kesempatan kejadian nasional yang kritis untuk masuk di dalamnya, menyampaikan tujuan-tujuan mereka," ujar Kepala Subdirektorat Kontrapropaganda BNPT Kolonel TNI Sujatmiko dalam acara di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Polisi Diminta Ungkap Auktor Intelektualis di Balik Kerusuhan 22 Mei

"Termasuk kemarin itu masuk. Saya ada data-datanya, apakah videonya dan sebagainya yang sebetulnya itu tidak murni dilaksanakan oleh yang berkepentingan dalam pemilu. Tapi betul-betul ditunggangi kelompok radikal dan terorisme yang masih berafiliasi pandangannya kepada ISIS," lanjut dia.

Sujatmiko menegaskan, BNPT dapat mempertanggungjawabkan bukti-bukti tersebut sebagai bukti yang akurat.

Saat ditanya apakah upaya kelompok radikalis dan teroris tersebut sukses dalam aksi rusuh 22 Mei, Sujatmiko mengatakan, hal itu bukan kapasitasnya untuk menjawab.

Namun, menurut dia, eskalasi penyebaran ideologi radikalis dan teroris pada momen tersebut sangat tinggi.

Baca juga: Unggah Hoaks Anak Tewas Saat Aksi 22 Mei, Dokter Kandungan Ditangkap Polisi

Sujatmiko juga mengapresiasi kegesitan aparat kepolisian dan TNI yang dapat langsung mengendus aktivitas tersebut kemudian menerapkan sejumlah langkah demi meminimalisasi dampak negatif.

Diberitakan, kepolisian mengungkap tiga kelompok 'penumpang gelap' yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil pilpres di depan Bawaslu pada tanggal 21- 22 Mei 2019.

Salah satunya adalah kelompok yang diduga bagian dari kelompok teroris.

Mereka terungkap setelah polisi mengamankan dua orang perusuh dalam aksi unjuk rasa yang memiliki afiliasi dengan kelompok pro Negara Islam Irak dan Suriah, ISIS.

Polisi menyebut bahwa kedua orang perusuh itu merupakan anggota organisasi Gerakan Reformasi Islam (Garis). Mereka berniat berjihad pada aksi tanggal 21 serta 22 Mei 2019.

"Beberapa pelakunya sudah menyampaikan bahwa ingin memanfaatkan momentum demokrasi sebagai aksi, karena memang demokrasi itu menurut mereka itu pahamnya kafir," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com