BNPT: Radikalis dan Teroris Selalu Memanfaatkan Kondisi Nasional yang Kritis

Salah satu momentum yang baru saja terjadi adalah saat rusuh di pusat Jakarta pada 22 Mei 2019.

"Sesuai dengan data, sesuai dengan monitoring yang di BNPT, kelompok radikalis dan teroris itu akan selalu menggunakan kesempatan kejadian nasional yang kritis untuk masuk di dalamnya, menyampaikan tujuan-tujuan mereka," ujar Kepala Subdirektorat Kontrapropaganda BNPT Kolonel TNI Sujatmiko dalam acara di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

"Termasuk kemarin itu masuk. Saya ada data-datanya, apakah videonya dan sebagainya yang sebetulnya itu tidak murni dilaksanakan oleh yang berkepentingan dalam pemilu. Tapi betul-betul ditunggangi kelompok radikal dan terorisme yang masih berafiliasi pandangannya kepada ISIS," lanjut dia.

Sujatmiko menegaskan, BNPT dapat mempertanggungjawabkan bukti-bukti tersebut sebagai bukti yang akurat.

Saat ditanya apakah upaya kelompok radikalis dan teroris tersebut sukses dalam aksi rusuh 22 Mei, Sujatmiko mengatakan, hal itu bukan kapasitasnya untuk menjawab.

Namun, menurut dia, eskalasi penyebaran ideologi radikalis dan teroris pada momen tersebut sangat tinggi.

Sujatmiko juga mengapresiasi kegesitan aparat kepolisian dan TNI yang dapat langsung mengendus aktivitas tersebut kemudian menerapkan sejumlah langkah demi meminimalisasi dampak negatif.

Diberitakan, kepolisian mengungkap tiga kelompok 'penumpang gelap' yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil pilpres di depan Bawaslu pada tanggal 21- 22 Mei 2019.

Salah satunya adalah kelompok yang diduga bagian dari kelompok teroris.

Mereka terungkap setelah polisi mengamankan dua orang perusuh dalam aksi unjuk rasa yang memiliki afiliasi dengan kelompok pro Negara Islam Irak dan Suriah, ISIS.

Polisi menyebut bahwa kedua orang perusuh itu merupakan anggota organisasi Gerakan Reformasi Islam (Garis). Mereka berniat berjihad pada aksi tanggal 21 serta 22 Mei 2019.

"Beberapa pelakunya sudah menyampaikan bahwa ingin memanfaatkan momentum demokrasi sebagai aksi, karena memang demokrasi itu menurut mereka itu pahamnya kafir," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal.