Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Dukung KPK yang Sudah Angkat 21 Penyidik Baru

Kompas.com - 12/05/2019, 18:43 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah mengangkat 21 penyidik baru.

Ke-21 penyidik itu diketahui telah dilantik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4/2019). Mereka sebelumnya merupakan penyelidik yang mengikuti rangkaian pelatihan.

"Di sini sikap ICW dan koalisi (masyarakat sipil) sebenarnya mendukung KPK untuk mengangkat 21 penyidik baru, karena ini suplemen bagi pemberantasan korupsi ke depan," kata Kurnia, di kantor ICW, Minggu (12/5/2019).

Baca juga: Pimpinan KPK Sudah Berdiskusi dengan Penyidik KPK dari Kepolisian soal Kritik Internal

Kurnia mempertanyakan adanya kritik di internal KPK soal pengangkatan penyidik baru tersebut. Ia menilai, kritik tersebut aneh.

"Karena KPK selama ini mengeluh kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia). KPK dihadapkan dengan perkara yang cukup banyak, perkara besar, kasus e-KTP, Century, BLBI, dan di sisi lain ada OTT (operasi tangkap tangan)," kata dia.

Ia memandang, friksi di internal KPK bisa mengganggu konsentrasi KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Seharusnya, tidak ada lagi friksi di internal KPK yang memprotes pengangkatan penyidik baru KPK. Karena ini kan menjadi vitamin baru bagi KPK. Karena KPK selama ini mengatakan kekurangan SDM, seharusnya pengangkatan 21 orang tersebut dimaknai positif," kata dia.

Kurnia berharap, jajaran KPK fokus pada perbaikan kualitas tata kelola SDM dan melakukan konsolidasi dengan menuntaskan gesekan di internal lembaga.

Sebelumnya, kritik pengangkatan penyidik baru itu disampaikan lewat surat terbuka yang ditandatangani 42 penyidik KPK yang berasal dari kepolisian.

Baca juga: KPK Diharap Serius Perbaiki Tata Kelola SDM

Dalam surat terbuka itu, para penyidik dari kepolisian mengkritik pengangkatan sejumlah penyelidik internal KPK menjadi penyidik.

Dalam perkembangannya, pimpinan KPK sudah bertemu dengan penyidik KPK dari kepolisian untuk membahas kritik tersebut.

Pimpinan KPK menegaskan, komposisi Direktorat Penyidikan KPK berasal dari berbagai sumber, yaitu internal, kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com