Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daerahnya Potensial jadi Ibu Kota Baru, 4 Gubernur Ini Diundang ke Istana

Kompas.com - 06/05/2019, 14:45 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menggelar pertemuan membahas pemindahan Ibu Kota Negara, Senin (6/5/2019).

Pertemuan terkait pemindahan Ibu Kota Negara berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pertemuan itu mengundang sejumlah kepala daerah yang wilayahnya masuk dalam pertimbangan menjadi ibu kota negara baru. Kepala daerah yang diundang yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Sulawesi Barat.

Mereka meyakinkan pemerintah pusat untuk memilih daerah mereka sebagai Ibu Kota baru.

Baca juga: Agar Tak Bebani APBN, Pemindahan Ibu Kota Disarankan Melibatkan Swasta

"Kalau di Sulbar lokasinya sudah ada, tidak merusak yang lain. Kita dorong untuk bagaimana kota ini dibangun dengan cepat dan mudah. Di sana ya tinggal beli peralatan saja," kata Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.

Gubernur Kalimantan Selatan Shabirin Noor tak mau kalah. Di depan Menteri Bambang, ia menyebut bahwa kalimantan tak hanya unggul dari segi geografis, namun juga sumber daya manusianya.

Ia menyebut Kalimantan Selatan memiliki penduduk yang ramah sehingga cocok untuk ibu kota baru.

"Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang luar biasa baik dari sejarah maupun potensi alam dan potensi manusianya, manusia dalam pengertian masyarakatnya sangat terbuka dan menerima siapa saja yang datang ke Kalimantan Selatan," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengemukakan, akan menjamin ketersediaan yang dibutuhkan pemerintah pusat jika Ibu Kota benar-benar ada di wilayahnya. Ia menyebut ada tiga daerah di Kalimantan Tengah yang bisa menjadi lokasi ibu kota baru.

Baca juga: Teka-teki Ibu Kota Baru dan Bocoran Seorang Walikota di Kalimantan

"Kalau Presiden berkenan ada di tiga tempat. Di Palangkaraya, Kabupaten Mantingan, dan Gunung Mas. Kesiapan lahan, itu sampai kiamat akan terus ada. Mau dibangun apapun juga," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur juga diundang dalam pertemuan tersebut, namun berhalangan hadir. Kehadirannya diwakili oleh Bappeda setempat.

Wacana permindahan Ibu Kota Negara menguat setelah pada akhir April lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Jawa. Namun, hingga saat ini pemerintah masih mengkaji lokasi ibu kota baru.

Kompas TV Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar pertemuan membahas pemindahan Ibu Kota Negara, Senin (6/5). Pertemuan terkait pemindahan Ibu Kota Negara berlangsung di Gedung Bina Graha, Jakarta. Pertemuan mengundang sejumlah kepala daerah yang beberapa kota di wilayahnya masuk dalam pertimbangan jadi ibu kota negara baru. Beberapa kepala daerah yang hadir, antara lain Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Sulawesi Barat. Wacana permindahan Ibu Kota Negara kian menguat, setelah pada akhir April lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Jawa. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mengungkap lokasi ibu kota baru tersebut. #IbuKotaPindah #PemindahanIbuKota #IbuKota
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com