Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Sebut Upaya Delegitimasi KPU Kian Intens Jelang Pemilu 2019

Kompas.com - 06/04/2019, 13:36 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kansong, menilai, upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 makin intens.

"Pernyataan Amien Rais yang akan menggunakan people power kalau ada kecurangan oleh KPU dan kemudian setting-an server yang memenangkan salah satu paslon menjadi bukti delegitimasi penyelenggara pemilu," ujar Usman dalam diskusi bertajuk "Musim Retas Jelang Pemilu" di D'consulate Resto & Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2019).

Baca juga: Gembar-gemborkan 17,5 Juta DPT Janggal, BPN Bantah Sedang Delegitimasi KPU

 

Pernyataan Amien Rais, misalnya, lanjut Usman, merupakan pembentukan opini bahwa penyelenggara pemilu itu melakukan kecurangan dan memihak ke salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.

"Seharusnya kan kalau memang ada bentuk kecurangan, ya semestinya adukan ke Mahkamah Konstitusi, bukan menggunakan people power," ungkapnya kemudian.

Ia menambahkan, KPU sudah banyak mendapatkan serangan delegitimasi, seperti tujuh kontainer surat suara tercoblos dan terakhir setting-an server KPU di Singapura yang memenangkan salah satu paslon.

Baca juga: Pengamat: Upaya Delegitimasi Pemilu Bisnis Produk Politik

 

Baginya, upaya delegitimasi KPU merupakan sebuah rangkaian yang sistematis dan telah direncakan pihak tertentu.

"Itu kan sebuah rangkaian yang sistematis sampai yang kemarin kasus server yang diduga memenangkan Jokowi-Ma'ruf sebesar 57 persen di Singapura. Itu upaya delegitimasi, orang percayalah dengan KPU," paparnya.

Baca juga: Wiranto Minta Publik Tak Termakan Isu Upaya Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

 

Usman juga meminta aparat penegak hukum bergerak cepat dalam mengungkap kasus upaya delegitimasi pemilu agar demokrasi Indonesia tidak terus diricuhi oleh hoaks.

"Kita dorong penegakan hukum agar semua kasus ini jelas, tidak ada saling menuduh, apa motifnya," katanya.

Kompas TV Komisioner #KPU memastikan KPU bersifat netral menghadapi #pemilu. Hal ini menanggapi sejumlah kritikan dan dugaan upaya delegitimasi KPU. Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan, bahwa KPU bukanlah anak buah siapapun, baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Hasyim juga menerangkan hasil survei skala nasional terbaru dari lembaga riset Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC), lebih dari 75 persen masyarakat Indonesia disebut mempercayai lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugas sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku. #KPUNetral
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com